TULUNGAGUNG, Liputan11.com –
Guna meningkatkan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung telah memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya dibidang pelayanan pajak dengan memfasilitasi tempat pembayaran pajak daerah PBB-P2 secara non tunai yaitu secara online/berbasis digital.
Kini, Tempat pembayaran pajak daerah diantaranya, Kantor Pos, Tokopedia dan BUMDES Ngudi Sejahtera Ngunut dengan menggandeng instansi perbankan yaitu Bank Jatim, BNI, dan Mandiri, telah dilaunching Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM.
Launching tempat pembayaran PBB-P2 ditandai dengan menekan tombol sirine oleh Bupati Tulungagung yang didampingi Sekda Tulungagung, Kepala Bapenda, perwakilan dari Kepala BI cabang Kediri, Bank Jatim Cabang Tulungagung, Mandiri, BNI, Kepala Kantor Pos Tulungagung di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (24/3/2021).
Dalam kesempatannya, Kepala Bapenda Tulungagung, Endah Inawati, SE MM berharap dengan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait tersebut dalam rangka untuk melayani masyarakat wajib pajak diharapkan bisa menjadi mitra kerja yang solid. Dan, kedepannya bisa berkembang dengan memunculkan inovasi-inovasi yang kekinian.
Kepala Bapenda juga mengucapkan terimakasih kepada DPMD yang mendukung penuh kepada BUMDes Ngudi Sejahtera Ngunut yang ikut berpartisipasi dalam sistem pembayaran pajak daerah. “Harapannya semoga dapat menjadi pilot project untuk BUMDes lainnya,” tutur Kepala Bapenda.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo menyampaikan, bahwa apa yang sudah disampaikan kepala Bapenda terkait kerjasama Bapenda dengan toko pedia BUMDes melalui Bank Jatim BNI Mandiri dan kantor pos, dalam hal pembayaran pajak daerah telah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tentu saja diharapkan ke depannya dapat merambah ke pajak daerah lainnya dan juga retribusi daerah.
“Semoga di momen ini menjadi titik awal menuju optimalisasi E-Goverment yang melahirkan inovasi elektronik menuju transaksi non tunai berbasis digital. Dan juga optimalisasi pemberdayaan Bumdes sebagai pilar ekonomi rakyat yang diharapkan keseimbangan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (Good government),” ungkapnya.
Pada saat ini terkait dengan PBB-P2 yang menjadi penilaian bersama, pemkab Tulungagung telah melakukan penilaian objek pajak Se-kabupaten Tulungagung, masyarakat dihimbau untuk tidak resah dan panik, dari Pemda Tulungagung telah memberikan stimulus untuk PBB-P2 dan apabila dikemudian hari tidak sesuai dimohon segera dilakukan peninjauan keberatan, diharapkan peran kepala kecamatan sebagai kepala wilayah bisa menjadikan mediasi atas nama pemkab. Tulungagung.
Perubahan sistem perpajakan menuju era digital tanpa harus tatap muka, merupakan gagasan yang bagus dan patut untuk dikembangkan yang tentu perlu pembelajaran dan sosialisasi.
“Terhadap perubahan menuju era digitalisasi bisa kita sikapi secara positif. Kesulitan kesulitan penyesuaian diawal proses merupakan bentuk adaptasi yang tentu saja ini semua perlu adanya semangat dalam memberikan yang terbaik dalam pengabdian ini,” pungkas Bupati. (Parno).
