TULUNGAGUNG.Liputan11.com-Sesuai dengan yang di targetkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, Laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes se Kabupaten Tulungagung telah selesai 100%.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, melalui Kabid Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan, Wahyu Yuniarko. Senin, (26/4/2021).
Wahyu mengatakan, dengan sudah terselesaikannya LPJ BUMDes se Kabupaten Tulungagung terkait pengelolaan kegiatan dan pengelolaan BUMDes selama satu tahun yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa di akhir tahun 2020
harus selesai pada akhir bulan April 2021,selanjutnya akan dilakukan evaluasi.
“Sesuai target kita, bahwa di bulan April ini sudah 100% terkumpul, dan terakhir hari ini. Selanjutnya akan kita lakukan evaluasi,” tuturnya.
Dengan demikian, lanjut Wahyu, pihaknya bersama tim akan melakukan koreksi, evaluasi serta rekapitulasi terkait LPJ tersebut, serta akan dilaporkan ke pihak masing-masing Kecamatan.
“Dengan demikian, setiap Kecamatan nantinya memiliki data base perihal potensi yang ada di setiap BUMDes tersebut. Selain itu Camat sebagai pembina BUMDes harus tahu kondisi real di lapangan itu seperti apa,” ujarnya.
Terkait evaluasi LPJ BUMDes yang sudah terkumpul, Wahyu menandaskan bahwa hal tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan.
“Untuk evaluasi, karena ada sebanyak 257 Desa, di perkirakan dalam jangka waktu satu bulan,” tandasnya.
Lebih lanjut di sampaikan Wahyu bahwa, tahun 2021 ini pihaknya telah mentargetkan bagi pengurus BUMDes tidak lagi menjadi relawan, pengurus BUMDes kedepan akan bisa mendapatkan gaji dari hasil BUMDes tersebut. keberhasilan BUMDes bisa berjalan atau tidak nantinya bisa dilihat dengan salah satunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Desa (PAD).
“Tahun ini pengurus BUMDes terakhir menjadi relawan, jadi harus auto gajian. Berapapun besarannya mereka harus gajian, harus memberikan pendapatan asli desa,” tegasnya.
Terkait hal tersebut Wahyu juga berharap bahwa, BUMDes harus bisa menangkap setiap peluang dan bisa menjadi mitra pemerintah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.
“Seperti pembayaran PBB yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu. BUMDes juga sudah bekerja sama dengan Samsat juga pihak bank untuk mempermudah pelayanan masyarakat wajib pajak dan lainnya. Jadi masyarakat desa tidak perlu ke kota sehingga cukup di desa itu sudah terlayani oleh BUMDes apapun kebutuhannya,” pungkasnya. (Gus)
