liputan11.com, Kabupaten Blitar
DPRD Kabupaten Blitar mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 melalui serangkaian rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan dilakukan oleh empat komisi DPRD selama tiga hari berturut-turut dengan melibatkan narasumber ahli.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran daerah disusun secara cermat, terukur, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengatakan rangkaian pembahasan tersebut merupakan bagian dari optimalisasi fungsi penganggaran DPRD. Fokus utama rapat kerja adalah mencermati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD sebagai tahapan penting dalam penyusunan RAPBD 2027.
Menurutnya, pembahasan diawali dengan pertemuan bersama narasumber guna memperoleh masukan, memperdalam materi, serta memperkuat substansi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Setelah itu, masing-masing komisi melanjutkan pembahasan bersama OPD mitra kerja sesuai bidang kewenangannya.
“Kegiatan itu diawali dengan rapat bersama narasumber untuk memperoleh masukan, pendalaman materi, serta penguatan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Selanjutnya, masing-masing komisi melakukan rapat kerja bersama OPD mitra kerja sesuai dengan bidang tugas dan ruang lingkup kewenangannya,” jelas Supriadi saat dikonfirmasi mengenai perkembangan pembahasan RAPBD 2027.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, pembagian pembahasan berdasarkan komisi bertujuan agar pencermatan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.
Komisi I membahas bidang pemerintahan, hukum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta administrasi pemerintahan. Sementara Komisi II berfokus pada sektor perekonomian, keuangan daerah, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, hingga pengembangan potensi pendapatan daerah.
Selanjutnya, Komisi III mendalami urusan pembangunan fisik, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta infrastruktur strategis daerah. Adapun Komisi IV membahas sektor kesejahteraan rakyat, meliputi pendidikan, kesehatan, kepemudaan, sosial, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Supriadi menegaskan, pembahasan RAPBD tidak hanya berorientasi pada besaran pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pencermatan tersebut, mulai dari kebutuhan masyarakat, target kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kesesuaian program dengan kapasitas keuangan daerah.
“Pembahasan dilakukan dengan mencermati kebutuhan masyarakat, target kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, serta keselarasan antara program yang direncanakan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, APBD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan, APBD juga berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan sekaligus instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, pengelolaan anggaran daerah perlu memperhatikan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan demikian, penggunaan keuangan daerah diharapkan mampu mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, pemerataan kesejahteraan, serta keseimbangan pembangunan antarsektor dan wilayah.
DPRD Kabupaten Blitar juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Keterbukaan informasi publik dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi pemanfaatan APBD.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berharap penyusunan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Setiap alokasi anggaran diharapkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Blitar.(ATIK)