JOMBANG,Liputan11.com – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemerintah Kabupaten Jombang memperketat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok. Langkah antisipasi mulai disiapkan untuk mencegah potensi lonjakan harga, kelangkaan komoditas, hingga terganggunya daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang akhir tahun.
Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., secara tegas meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak hanya melakukan pemantauan dari balik meja, tetapi juga aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi harga dan pasokan pangan di pasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Warsubi saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Jombang Tahun 2026 di Ruang Bung Tomo, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jombang Menjelang Hari Natal 2026 dan Tahun Baru 2027” itu menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., para staf ahli, asisten, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Warsubi menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan langkah pengendalian yang terukur antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk menjaga perekonomian Kabupaten Jombang tetap tumbuh dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi dan langkah pengendalian yang terarah. Pelaksanaan High Level Meeting TPID ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Warsubi.
Terkait perkembangan harga, Bupati menjelaskan bahwa pemantauan kondisi pasar di Kabupaten Jombang dilakukan melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). Hal ini lantaran Jombang tidak termasuk dalam cakupan wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan data IPH Triwulan III, periode September hingga Oktober 2026, Kabupaten Jombang mencatatkan angka rata-rata sebesar 0,4 persen. Angka tersebut menunjukkan perkembangan kenaikan harga yang relatif rendah dan masih dalam kondisi terkendali.
Namun, sejumlah komoditas strategis tetap menjadi perhatian karena memberikan andil terhadap kenaikan harga, terutama cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Menghadapi periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat, Warsubi meminta TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika harga maupun ketersediaan pasokan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan pasar modern.
“Saya minta agar segera disiapkan langkah pemantauan melalui inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun pasar modern. Pantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sehingga apabila ditemukan kenaikan harga yang signifikan atau potensi kelangkaan pasokan, kita dapat segera mengambil langkah antisipasi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan secara langsung menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Dengan begitu, pemerintah dapat bergerak lebih cepat dan mengambil kebijakan yang tepat sebelum gejolak harga berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
HLM TPID Kabupaten Jombang Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi terkait kondisi ekonomi, distribusi pangan, serta pengendalian inflasi.
Pemaparan disampaikan Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husein, S.H., M.H.; Kepala Unit Implementasi Pengembangan IEKB dan Eksyar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Abdul Hadi; Penelaah Teknis Kebijakan Tim Kerja Substansi Analis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Dedi Hariyono, S.E., M.Sos.; serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si.
Suasana kegiatan turut dimeriahkan dengan penampilan Tari Remo oleh siswa SMAN 1 Jombang.
Melalui forum koordinasi tingkat tinggi tersebut, Pemkab Jombang berharap berbagai rekomendasi dan strategi yang dirumuskan tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.
Penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pengawasan harga, dan kesiapan seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Dengan sinergi lintas sektor dan pengawasan yang lebih intensif, Pemkab Jombang menargetkan stabilitas pangan tetap terjaga selama momentum Natal dan Tahun Baru, sekaligus mendukung terwujudnya visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”(Hms/im)