JOMBANG, LIPUTAN11.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sekolah Dasar (SD) pada Rabu pagi, 11 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula 1 Disdikbud Jombang ini diikuti oleh para operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD se-Kabupaten Jombang.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Disdikbud untuk memastikan data pendidikan, khususnya terkait sarana dan prasarana sekolah dasar, benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Validitas data dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga penyaluran berbagai bentuk bantuan pendidikan.
Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Jombang, Rhendra Kusuma. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa operator Dapodik memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan keakuratan data pendidikan.
Menurutnya, pengisian dan pemutakhiran data Dapodik tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Setiap data siswa, data kelembagaan, maupun data sarana dan prasarana harus diinput berdasarkan kondisi nyata yang ada di sekolah.
“Data siswa dan data lembaga pada Dapodik harus benar-benar valid sesuai dengan kenyataan yang ada. Data tersebut menjadi acuan dalam pemberian bantuan, penerbitan ijazah elektronik (e-ijazah), hingga berbagai layanan pendidikan lainnya,” tegas Rhendra di hadapan peserta.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat berdampak langsung terhadap hak peserta didik maupun sekolah. Misalnya, potensi terhambatnya bantuan pemerintah, kendala dalam administrasi kelulusan, hingga perencanaan program yang tidak tepat sasaran.
“Ketika data tidak akurat, maka kebijakan yang diambil juga berpotensi tidak tepat. Karena itu, operator Dapodik harus bekerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Disdikbud juga menghadirkan narasumber dari unsur teknis, yakni Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD, Ahmad Jalalludin. Ia memaparkan secara rinci terkait teknis verifikasi dan pemutakhiran data sarpras.
Ahmad menjelaskan bahwa pembaruan data tidak hanya mencakup jumlah ruang kelas, tetapi juga kondisi bangunan, kelayakan fasilitas, ruang penunjang seperti perpustakaan dan UKS, sanitasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Seluruh komponen tersebut harus dilaporkan sesuai kondisi aktual agar dapat menjadi dasar dalam perencanaan rehabilitasi maupun pembangunan.
“Setiap perubahan kondisi bangunan, baik itu rusak ringan, sedang, maupun berat, harus segera diperbarui di Dapodik. Begitu juga dengan penambahan atau pengurangan fasilitas. Data ini menjadi pijakan dalam pengusulan bantuan sarana prasarana,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara laporan sekolah dengan hasil verifikasi lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan data yang dapat memengaruhi proses penganggaran maupun evaluasi program.
Melalui kegiatan sosialisasi dan verifikasi ini, Disdikbud Kabupaten Jombang berharap tercipta kesamaan pemahaman di kalangan operator sekolah mengenai pentingnya akurasi data. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi dan klarifikasi atas berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi dalam proses penginputan Dapodik.
Dengan data yang valid, lengkap, dan mutakhir, Pemerintah Kabupaten Jombang optimistis perencanaan pembangunan pendidikan, khususnya di jenjang sekolah dasar, dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Disdikbud dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui tata kelola data yang akuntabel dan transparan.(Im)