liputan11.com, Kabupaten Blitar
Empat organisasi yang mewakili pemerintahan desa di Kabupaten Blitar menyampaikan aspirasi terkait penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2027. Mereka meminta agar besaran ADD tahun mendatang setidaknya dipertahankan seperti alokasi pada 2025, dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (16/10/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, itu turut dihadiri jajaran Badan Anggaran (Banggar), Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Khusna Lindarti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Empat organisasi yang tergabung dalam aliansi pemerintahan desa tersebut meliputi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Dalam forum tersebut, perwakilan organisasi desa meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali besaran alokasi ADD 2027. Mereka berharap anggaran yang ditetapkan tidak lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2025, sehingga kebutuhan pemerintahan desa tetap dapat terpenuhi.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian di antaranya anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemenuhan hak purnatugas atau pesangon kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa, hingga pembiayaan rutin serta operasional pemerintahan desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, menyatakan bahwa kepentingan desa perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran ini harus berpihak pada desa. Kami di DPRD akan mengawal agar formulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Rifa’i.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menjelaskan bahwa penentuan besaran ADD 2027 masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian mengenai kemungkinan kenaikan, penurunan, maupun besaran anggaran yang akan ditetapkan.
Menurutnya, keputusan tersebut harus melalui perhitungan dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan kebijakan yang berlaku.
“Pembahasan ADD 2027 masih berjalan. Pemkab belum bisa memastikan apakah alokasi akan meningkat, tetap, atau berubah. Semua aspek, termasuk kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, dan kebijakan yang berlaku, masih kami kalkulasi secara matang,” jelas Khusna.
Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, turut menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah harus memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat desa. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam hearing tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah sebelum menetapkan kebijakan ADD 2027.
“Kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat desa harus menjadi pertimbangan utama. Kami tidak ingin hak-hak desa dikesampingkan dalam perumusan anggaran daerah,” tegas Rudi.
Di tengah belum adanya kepastian mengenai besaran ADD, gabungan organisasi pemerintahan desa tersebut juga berencana menggelar aksi damai. Mereka tengah mengonsolidasikan rencana penyampaian aspirasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dan Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada pertengahan pekan berikutnya.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait kebijakan alokasi anggaran desa tahun 2027, termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan dan hak aparatur pemerintahan desa.
Melalui hearing tersebut, DPRD berharap komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan pemerintahan desa tetap terjalin. Hasil pembahasan ADD 2027 nantinya diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan Kabupaten Blitar.(ATIK)
