Close Menu
Liputan11
  • Home
  • Update
    • Peristiwa
    • Pemerintahan
    • Pendidikan
    • Pariwisata
    • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
  • Daerah
    • Tulungagung
    • Kediri
    • Situbondo
    • Trenggalek
    • Ponorogo
    • Blitar
    • Jombang
    • Malang
    • Banyuwangi
  • Politik
  • Info Desa
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • *Pengacara Mahfud: Jangan Ada yang Menghalangi Pengusutan Dana Wasbang Rp1,26 Miliar,KPK Panggil 8 Saksi *
  • Kapolres Situbondo Dampingi Kapolda Jatim Silaturahmi ke Ponpes Walisongo
  • Ketua DPC Gerindra Tulungagung Dukung Sufmi Dasco Jadi Cawapres, Dinilai Mampu Jembatani Berbagai Kepentingan Bangsa
  • Disdagrin Jombang Gelar Pasar Murah di Wilayah Utara Brantas, Warga Jipurapah dan Marmoyo Serbu Bahan Pokok Terjangkau
  • LKBB Kebo Kicak SMPN 1 Peterongan Hadirkan Kompetisi Pelajar se-Jatim, 38 Tim Tunjukkan Disiplin dan Kekompakan
  • Kabid Dishub Jombang Yohan Kartika Pastikan PJU Mojowarno Kembali Terpasang, Keluhan Warga Jadi Perhatian
  • Tiga Besar Jatim, Dinas PUPR Tulungagung Akan Jadikan GHIPPA Sobo Kalen Percontohan Pengelolaan Irigasi dan Pertanian
  • Wabup Salmanudin Ikuti Tasyakuran Penambahan Empat Pahlawan Nasional Asal Jawa Timur
Selasa, 17 November 2026 - 18:00 WIB
Liputan11
  • Home
  • Update
    • Peristiwa
    • Pemerintahan
    • Pendidikan
    • Pariwisata
    • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
  • Daerah
    • Tulungagung
    • Kediri
    • Situbondo
    • Trenggalek
    • Ponorogo
    • Blitar
    • Jombang
    • Malang
    • Banyuwangi
  • Politik
  • Info Desa
Liputan11
Berita Utama » Peristiwa

*Pengacara Mahfud: Jangan Ada yang Menghalangi Pengusutan Dana Wasbang Rp1,26 Miliar,KPK Panggil 8 Saksi *

redaksiSelasa, 17 November 2026 - 17:40 WIB
WhatsApp Facebook Twitter Copy Link
IMG 20261117 WA0105
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

liputan11Situbondo-Penanganan kasus dugaan korupsi dan penyimpangan dana Workshop Wawasan Kebangsaan (Wasbang) DPRD Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Situbondo dan memeriksa delapan orang saksi di Mapolres Situbondo. (17/11/2026).

Dengan kasus yang berkaitan dengan anggaran sebesar Rp1.261.460.000 tersebut turut menjadi perhatian publik karena menyeret sejumlah nama dari Kabupaten Situbondo. Di antaranya berinisial ZY, UL, dan SD.

Hal ini delapan orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan yakni Yesi Rahmatilah selaku Ketua Pokmas Srikandi, Amalia Suci Wulandari sebagai bendahara, serta enam orang lainnya berinisial SD, JZ, LG, HD, L, dan F.

Pemeriksaan tersebut berlangsung cukup lama. Ketua Pokmas Srikandi bersama bendaharanya dimintai keterangan sejak sekitar pukul 09.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Pengacara Mahfud, S.H., yang mendampingi kliennya selaku pelapor sekaligus Ketua Pokmas dan bendahara Pokmas Srikandi, menyampaikan sejumlah hal penting terkait kedatangan penyidik KPK ke Situbondo.

Menurut (*Mahfud SH*), pemeriksaan yang dilakukan KPK saat ini berfokus pada pendalaman perkara yang berkaitan dengan anggota DPRD Situbondo atas inisial Z. Ia juga menegaskan, kedatangan KPK tersebut bukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Situbondo.

“Kedatangan KPK ke Polres Situbondo jawa timur saat ini berfokus pada pendalaman perkara yang berkaitan dengan anggota DPRD Situbondo inisial Z, bukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Situbondo,” tegas Mahfud.

Mahfud SH juga menjelaskan, pihak-pihak yang dimintai keterangan rata-rata merupakan para ketua kelompok masyarakat (Pokmas) yang berkaitan dengan penyaluran dana hibah tersebut.

Mahfud menilai, pemeriksaan para pengurus Pokmas menjadi bagian penting untuk mengurai bagaimana mekanisme penyaluran dan pelaksanaan dana hibah yang menjadi objek pendalaman penyidik.

Baca Juga:  Truk Terguling di JLS Tulungagung Diduga Angkut BBM Ilegal, Polisi Panggil PT Ganani 

Dalam keterangannya, Mahfud juga melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dinilai mencoba membangun opini seolah-olah memiliki pengaruh dalam mendatangkan KPK ke Situbondo.

“Dengan in Saya tegaskan, jangan ada pihak yang mencari panggung dengan berbicara seolah-olah dirinya yang bisa mendatangkan KPK. Itu tidak benar dan hanya omong kosong. KPK bekerja berdasarkan kewenangan dan fakta hukum, bukan karena klaim seseorang,” ujarnya.

Menurut Mahfud, kedatangan lembaga antirasuah tersebut harus dipahami sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan berdasarkan kewenangan dan temuan yang perlu didalami.

“KPK datang karena memang ada fakta hukum yang perlu didalami dan ditindaklanjuti. Jadi, biarkan KPK bekerja secara profesional,” lanjutnya.

Mahfud juga menyinggung gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Situbondo serta aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok Semut Ireng Situbondo.

Ia menyebut, kedua langkah tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjuangan hukum dan kontrol sosial masyarakat terhadap persoalan dana hibah DPRD Jawa Timur.

“Kami meyakini rangkaian tersebut turut memperkuat perhatian terhadap persoalan dana hibah DPRD Jawa Timur yang berkaitan dengan inisial Z ,” ungkapnya.

Tak berhenti di situ, Mahfud juga menyampaikan peringatan kepada semua pihak, termasuk seseorang yang ia sebut sebagai “Koko kontraktor”, agar tidak mencoba menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya ingatkan kepada semua pihak, tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan atau memasang badan untuk menghentikan proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Hormati proses hukum dan jangan mencoba menghalangi pengungkapan fakta,” tegasnya.

Ia bahkan menyatakan, apabila masih ada pihak yang berupaya menghalangi proses hukum, pihaknya bersama masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap dugaan persoalan lain yang ditemukan.

Baca Juga:  RSUD Campurdarat dr. Karneni Gelar Peringatan HUT Ke-3: Teguhkan Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Mahfud menyebut, dugaan penyimpangan lain, termasuk proyek-proyek yang terindikasi menimbulkan kerugian negara, juga dapat menjadi perhatian untuk ditelusuri dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Kalau masih ada pihak yang mencoba menjadi pahlawan kesiangan dengan menghalangi proses hukum, jangan salahkan masyarakat apabila dugaan penyimpangan lain, termasuk proyek-proyek yang terindikasi menimbulkan kerugian negara, juga kami telusuri dan laporkan kepada aparat penegak hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Abdul Hadi selaku pelapor juga menyampaikan harapannya agar penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Wasbang DPRD Jawa Timur tersebut segera memperoleh kejelasan.

Saat dikonfirmasi awak media, Abdul Hadi membenarkan bahwa KPK telah melakukan pemanggilan terhadap delapan orang saksi di Mapolres Situbondo.

“Kami sebagai pelapor berharap kasus ini bisa segera terang benderang dan ada kepastian hukum yang jelas,” kata Abdul Hadi, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan delapan saksi tersebut kembali membuka perhatian publik terhadap penggunaan anggaran dana hibah yang mencapai Rp1,26 miliar. Masyarakat berharap penyidik dapat menelusuri seluruh tahapan penyaluran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut.

Kini, publik menunggu langkah lanjutan KPK dalam mengungkap fakta-fakta hukum di balik perkara tersebut. Siapa saja pihak yang memiliki keterkaitan dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu akan menjadi bagian penting dari proses pembuktian.

Penegakan hukum diharapkan berjalan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Semua pihak perlu menghormati proses penyidikan dan memberikan ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional.

Kasus ini bukan sekadar persoalan pemanggilan saksi, melainkan juga menyangkut transparansi penggunaan uang negara dan kepastian hukum bagi masyarakat.

*(Tim)*

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

Postingan Terkait

Kapolres Situbondo Dampingi Kapolda Jatim Silaturahmi ke Ponpes Walisongo

Senin, 16 November 2026 - 19:09 WIB

Jalan Ruas Balung Alas Sumur Kini Mulus, Warga Kendit: Aktivitas Jadi Lebih Lancar

Rabu, 11 November 2026 - 07:43 WIB

Wakapolres Situbondo Turun Langsung Atur Lalu Lintas Pagi

Senin, 9 November 2026 - 13:37 WIB
Add A Comment

Comments are closed.

Berita Terbaru

*Pengacara Mahfud: Jangan Ada yang Menghalangi Pengusutan Dana Wasbang Rp1,26 Miliar,KPK Panggil 8 Saksi *

Selasa, 17 November 2026 - 17:40 WIB

Kapolres Situbondo Dampingi Kapolda Jatim Silaturahmi ke Ponpes Walisongo

Senin, 16 November 2026 - 19:09 WIB

Ketua DPC Gerindra Tulungagung Dukung Sufmi Dasco Jadi Cawapres, Dinilai Mampu Jembatani Berbagai Kepentingan Bangsa

Senin, 16 November 2026 - 12:34 WIB

Disdagrin Jombang Gelar Pasar Murah di Wilayah Utara Brantas, Warga Jipurapah dan Marmoyo Serbu Bahan Pokok Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 15:13 WIB
Load More
Copyright © 2026 liputan11 All Right Reserved
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.