Tulungagung liputan11, Ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2/2026) sore menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan dan tenaga pendidik.Mereka dengan semangat menggelar Istighosah dan doa bersama di sepanjang jalan depan kantor Kantor DPRD.
Sekretaris PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Tulungagung, Suryono mengatakan, kedatangan mereka guna memenuhi undangan untuk menyampaikan pandangan serta kondisi yang ada di lapangan.
“Kami tidak menuntut tapi kami diundang dalam rangka rapat dengar pendapat, dan tentu saja mengenai permasalahan pendidikan dan tenaga kependidikan,” ujar Suryono.
Menurutnya, dunia pendidikan harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga perubahan tersebut, setidaknya ditandai dengan dua hal utama, yakni peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
“Kalau kesejahteraan yang mereka dapat tidak sebanding untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal keluarga, tentu ini bisa menjadi persoalan. Sementara di sisi lain mereka berkewajiban menjalankan tugas profesinya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki sumber daya manusia,” ungkapnya.
Kondisi guru PPPK paruh waktu lanjut Suryono, khususnya yang sebelumnya berstatus honorer dan telah memiliki sertifikat pendidik dengan jam mengajar penuh sehingga berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Namun yang terjadi di lapangan, terdapat sejumlah guru yang setelah berstatus paruh waktu justru tidak lagi memenuhi jam mengajar sehingga TPG tidak dapat dibayarkan.
“Namun apa faktanya, ada yang sebelumnya mendapat jam mengajar komplit dan menerima tunjangan profesi. Jadi, begitu menjadi paruh waktu dan dipindah, jamnya tidak terpenuhi sehingga TPG tidak diterima,” tambahnya.
Selain itu juga terkait persoalan penataan dan distribusi guru.