JOMBANG,Liputan11.com – Menciptakan iklim investasi yang sehat tidak cukup hanya dengan menghadirkan kemudahan berusaha. Stabilitas hubungan industrial, komunikasi antara perusahaan dan pekerja, serta kepastian penyelesaian persoalan ketenagakerjaan juga menjadi faktor penting yang harus dijaga.
Hal tersebut menjadi perhatian Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., saat memimpin Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Jombang di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026) siang.
Di hadapan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, Warsubi menegaskan bahwa keharmonisan hubungan industrial harus dibangun melalui komunikasi terbuka, kesepahaman, dan komitmen bersama. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya perselisihan sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha di Kabupaten Jombang.
Rapat pleno ini menjadi forum strategis untuk mempertemukan kepentingan tiga unsur utama ketenagakerjaan, yakni pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, pengusaha sebagai pelaku usaha, serta pekerja sebagai bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Warsubi didampingi perwakilan Forkopimda dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bambang Suntowo, S.E., M.Si. Hadir pula kepala perangkat daerah terkait, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Dewan Pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSI), serta Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Warsubi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini berperan aktif menjaga situasi ketenagakerjaan tetap aman dan kondusif. Ia menilai, hubungan industrial yang sehat merupakan modal penting bagi daerah untuk mempertahankan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, KADIN, dan seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang selama ini telah ikut serta menjaga hubungan industrial di Kabupaten Jombang tetap harmonis dan kondusif. Hubungan industrial yang baik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga iklim investasi,” tegas Warsubi.
Menurutnya, kondusivitas dunia kerja memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan dan daya tarik investasi. Ketika hubungan antara pekerja dan pengusaha terjalin dengan baik, aktivitas usaha dapat berjalan lebih optimal, peluang investasi semakin terbuka, dan kesempatan kerja bagi masyarakat berpotensi terus bertambah.
Namun, keharmonisan tersebut tidak boleh hanya menjadi komitmen di atas kertas. Diperlukan langkah nyata melalui komunikasi intensif dan penyelesaian persoalan secara dialogis, terutama di lingkungan perusahaan.
Karena itu, Bupati Warsubi secara khusus meminta pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh mengoptimalkan keberadaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan.
“Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar memperkuat fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan. Bangun komunikasi dan dialog secara terbuka, agar setiap permasalahan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Selain penguatan komunikasi bipartit, Warsubi juga menekankan pentingnya fungsi Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan. Keberadaan tim tersebut diharapkan mampu menjadi garda awal dalam mengidentifikasi potensi persoalan hubungan industrial sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Ia meminta setiap informasi dan aspirasi dari lapangan dihimpun secara akurat, kemudian disampaikan secara cepat kepada pimpinan daerah dan LKS Tripartit sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
“Di samping itu, peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan juga perlu terus diperkuat. Informasi dan aspirasi yang dihimpun harus dapat disampaikan secara cepat dan akurat, disertai saran serta masukan kepada pimpinan daerah dan Tim LKS Tripartit. Sehingga, setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi dan penanganannya dapat dilakukan secara tepat,” tambahnya.
Sejumlah agenda penting turut dibahas dalam rapat pleno tersebut. Mulai dari penyerapan aspirasi Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan, evaluasi progres penanganan permasalahan ketenagakerjaan, formulasi strategi menjaga hubungan industrial yang harmonis, hingga optimalisasi pelayanan investasi di Kabupaten Jombang.
Menutup rapat, Warsubi berharap forum LKS Tripartit mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konkret dan dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait.
“Saya berharap hasil pembahasan hari ini dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, sehingga menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Semoga berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kita semua,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Jombang berupaya memastikan bahwa kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan beriringan. Sebab, iklim investasi yang kondusif tidak hanya diukur dari banyaknya perusahaan yang beroperasi, tetapi juga dari terciptanya hubungan kerja yang adil, harmonis, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Dengan sinergi pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang semakin kuat, Jombang diharapkan mampu menjaga stabilitas ketenagakerjaan sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.(im)