liputan11.com, Kabupaten Blitar
DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung Selasa malam (20/10/2026) tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi. Pertemuan ini menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen perubahan APBD setelah mendapatkan sejumlah catatan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam pembahasan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD mencermati berbagai masukan gubernur untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.
Proses evaluasi dan penyempurnaan ini diperlukan agar rancangan perubahan APBD tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menjelaskan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen legislatif dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap kebijakan keuangan daerah.
“Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Blitar bersama pemerintah daerah berupaya menyelaraskan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Supriadi, Jumat (23/10/2026).
Ia menambahkan, penyempurnaan dokumen Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, efektif, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Supriadi menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses pembahasan anggaran agar kebijakan yang ditetapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menunjang keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Blitar.
“Rapat kerja ini sekaligus menjadi wujud komitmen DPRD Kabupaten Blitar dalam mengawal kebijakan anggaran daerah agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.(ATIK)