TULUNGAGUNG,LIPUTAN11.COM,– Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Tulungagung melaksanakan Laporan Akhir Kegiatan potensi pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung.
Kegiatan yang bertempat di Ruang Nanawidha, Pemkab Tulungagung
di buka langsung oleh Kepala BRIDA Dr. Adi Prasetya, SE,M.M.
BRIDA Tulungagung dalam kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan LPPM universitas Brawijaya untuk penyusunan penelitian tersebut dengan tenaga ahli bidang ekonomi dan LPPM universitas Brawijaya yang diketua oleh Profesor Setyo Tri Wahyudi SE, M.Ec, Ph.d.
Dalam Laporan Akhir Kajian Analisis Peningkatan PAD, Kepala BRIDA Tulungagung Adi Prasetiya , menyampaikan bahwa dari hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu sumber penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung adalah dari pajak daerah, salah satunya adalah PBB-P2.
” Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung dan juga merumuskan rekomendasi optimalisasi potensi pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung,” terangnya, Jumat (07/06/2024)
Menurutnya, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. realisasi pajak daerah dan retribusi pajak daerah kabupaten Tulungagung baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah. pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) pajak parkir pajak,air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB 2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
“Sedangkan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu,” tambahnya.
Lebih lanjut Adi mengatakan, berdasarkan hasil analisis sementara yang sudah disampaikan pada laporan pendahuluan bahwa ada beberapa kontribusi dan pertumbuhan setiap sektor kategori antara lain prime developing, potential dan under developed dari beberapa kasus tersebut kemudian dirumuskan dalam kajian ini yang menghasilkan beberapa rekomendasi salah satu diantaranya adalah melaksanakan basis data pajak dan retribusi sehingga pajak dan retribusi dapat dilakukan pemungutan lebih optimal sesuai potensi yang ada.
“Kami berharap output dari penilaian ini dapat menjadi rekomendasi bagi OPD – OPD penghasil pajak dan retribusi daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD dan pada akhirnya mampu berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya.(tot)