JOMBANG,Liputan11.com – Semarak revitalisasi Taman Tirta Wisata Keplaksari yang ditandai dengan launching Eling Gahana dan Jombang Creative Hub pada Jumat (30/1) menghadirkan wajah baru pariwisata Jombang. Ribuan warga tumpah ruah memadati kawasan wisata, pejabat daerah berbaur dengan masyarakat, dan beragam pertunjukan kreatif menghidupkan kembali taman legendaris yang selama ini identik dengan kenangan masa lalu.
Namun di balik kemeriahan yang dipenuhi narasi kolaborasi dan kebangkitan tersebut, terselip persoalan serius yang kini mencuat ke ruang publik. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jombang, khususnya di Bidang Pemasaran, menjadi sorotan tajam lantaran diduga menjalankan pola publikasi kegiatan yang tidak adil, tertutup, dan terkesan tebang pilih terhadap media.
Sejumlah wartawan mengaku tidak pernah mendapatkan informasi terkait skema kerja sama publikasi kegiatan, meskipun acara berskala besar dan menggunakan anggaran publik. Padahal, peliputan tetap dilakukan secara mandiri sebagai bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Saat dikonfirmasi awak media, Novi selaku Kepala Bidang Pemasaran Disporapar Jombang secara terbuka mengakui adanya pembatasan jumlah media yang difasilitasi.
“Kita anggarannya terbatas, jadi yang kita plot hanya 13 media,” ujar Novi singkat.
Pernyataan tersebut justru memantik gelombang kritik. Banyak pihak mempertanyakan dasar pemilihan 13 media tersebut. Apakah dilakukan melalui mekanisme terbuka, indikator profesionalitas, capaian pemberitaan, atau sekadar pendekatan personal tanpa kriteria yang jelas.
Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta semangat kemitraan sehat antara pemerintah dan pers. Kegiatan pemerintah daerah merupakan agenda publik yang seharusnya disebarluaskan secara merata, bukan dikunci pada kelompok media tertentu.
“Kalau memang anggarannya terbatas, mestinya dibuat sistem yang adil seperti rotasi atau pembagian proporsional. Bukan malah menunjuk segelintir media saja. Ini terkesan eksklusif dan tidak profesional,” ungkap salah satu jurnalis senior di Jombang.
Kekhawatiran pun muncul bahwa pola semacam ini berpotensi menciptakan hubungan tidak seimbang antara OPD dan media. Akses informasi dan kerja sama hanya dinikmati pihak tertentu, sementara media lain yang menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif justru terpinggirkan.
Sorotan semakin tajam setelah Sah Rehal Abduh, aktivis LSM di Kabupaten Jombang, angkat bicara. Ia menyayangkan pola publikasi yang menurutnya sejak awal sudah terindikasi tidak berbasis profesionalisme.
“Dari yang saya cermati, dana publikasi ini lebih condong berdasarkan pendekatan personal, bukan karena kinerja media. Ini yang sangat disayangkan,” tegasnya saat berdiskusi bersama sejumlah wartawan.
Ia juga mempertanyakan apakah penggunaan dana advertorial dan publikasi tersebut telah sesuai regulasi yang berlaku atau justru berpotensi menyalahi prinsip pengelolaan anggaran daerah.
“Kita perlu tahu, apakah dana adv ini sudah sesuai aturan atau belum. Jangan sampai ada praktik yang melenceng dari regulasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sah Rehal Abdi menegaskan pihaknya akan mengawal secara serius seluruh program Disporapar Jombang, khususnya di Bidang Pemasaran. Menurutnya, banyak destinasi wisata di Jombang yang justru terbengkalai dan tidak berkembang secara maksimal meski anggaran promosi terus berjalan.
“Kami akan kawal penuh kinerja Disporapar. Faktanya banyak wisata di Jombang yang stagnan, bahkan terbengkalai. Jangan sampai anggaran promosi habis tapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Disporapar Jombang terkait mekanisme pemilihan media publikasi maupun evaluasi penggunaan anggaran promosi tersebut.
Di tengah gencarnya narasi kolaborasi dan kebangkitan pariwisata yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui revitalisasi Tirta Wisata Keplaksari, polemik publikasi ini menjadi catatan penting. Tanpa transparansi dan keadilan dalam kemitraan media, semangat pembangunan berpotensi berubah menjadi sekadar seremonial, sementara kepercayaan publik justru terkikis perlahan.(lil)