liputan11.com, Kabupaten Blitar
Blitar — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja bersama narasumber dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, Jumat (10/04/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ, Suwito, dan diikuti oleh seluruh anggota pansus. Pembahasan DIM dilakukan secara mendalam guna mengkaji berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dalam kegiatan ini, turut hadir narasumber dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur yang memberikan pandangan serta penguatan analisis terhadap substansi LKPJ, khususnya terkait aspek transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Melalui forum ini, Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar berupaya memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan konstruktif, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Perwakilan FITRA Jawa Timur menyampaikan bahwa pada pembahasan DIM, khususnya pada Bab II, masih terdapat sejumlah pertanyaan terbuka terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu didalami lebih lanjut.
“Pada Bab II masih terdapat beberapa pertanyaan terbuka terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi entry point atau titik awal untuk berdialog, berdiskusi, serta menggali lebih dalam bersama OPD melalui forum rapat kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ, Suwito, menegaskan bahwa pembahasan DIM merupakan tahapan krusial dalam proses evaluasi LKPJ.
“Pembahasan DIM ini menjadi bagian penting dalam evaluasi, sehingga diperlukan ketelitian dan sinergi bersama narasumber agar hasil yang dicapai optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen DPRD Kabupaten Blitar dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.(ATIK)