Tulungagung Liputan11.com, -Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung terus memperkuat pemeliharaan fasilitas hunian vertikal milik pemerintah daerah. Kali ini, pembenahan dilakukan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jepun, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, dengan fokus pada perbaikan sejumlah bagian bangunan guna menjaga kondisi gedung tetap layak dan nyaman digunakan penghuni.
Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp73.482.000. Pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/32/PPK.KS/23.02/2026 tertanggal 9 September 2026, dengan masa pekerjaan mulai 9 September hingga 8 Desember 2026.
Kepala Disperkim Kabupaten Tulungagung, Robinson Parsaoran Nadeak, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemeliharaan bangunan Rusunawa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas aset daerah sekaligus memastikan fasilitas hunian dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, mutu pekerjaan harus menjadi perhatian utama, mulai dari kesesuaian dengan spesifikasi teknis, kualitas hasil pengerjaan, hingga ketepatan waktu penyelesaian. Pengawasan juga diperlukan agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun pekerjaan dilaksanakan oleh CV Nunggal Karsa, dengan PT Tata Nusa Konsultindo sebagai konsultan pengawas dan CV Sentosa Karya Teknik sebagai konsultan perencana.
Lingkup pembenahan meliputi pengecatan fasad eksterior gedung pada sisi barat dan utara. Selain itu, dilakukan perbaikan plafon di sejumlah titik, yakni ruang serbaguna, musala, serta dapur pada satu unit kamar.
Perbaikan juga menyasar keramik kamar mandi di beberapa titik pada tiga unit kamar. Pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi fisik bangunan agar tetap terawat dan mendukung kenyamanan penghuni Rusunawa Jepun.
Disperkim Tulungagung menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap mengutamakan kualitas hasil. Pemeliharaan secara berkelanjutan dinilai penting agar aset milik pemerintah daerah tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(ag)
