Oleh: Deni Aulia Ahmad
May Day selalu datang dengan gema yang sama: suara tuntutan yang keras, semangat yang menyala, dan harapan akan perubahan. Namun di balik riuhnya aksi, ada satu pertanyaan yang jarang dijawab secara jujur, apakah seluruh tuntutan itu benar-benar telah dirangkai menjadi sebuah solusi yang utuh?
Masalahnya bukan pada keberanian bersuara. Masalahnya ada pada ketidakmampuan kita menyusun arah.
Di setiap peringatan May Day, kita mendengar tuntutan kenaikan upah, penghapusan outsourcing, jaminan kerja, dan perlindungan sosial. Semua itu sah, bahkan mendesak. Namun ketika tuntutan-tuntutan tersebut berdiri sendiri-sendiri, tanpa kerangka yang saling menguatkan, maka yang lahir bukan solusi, melainkan potensi masalah baru.
Kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas akan menekan dunia usaha. Perlindungan kerja tanpa fleksibilitas akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Jaminan sosial tanpa perhitungan fiskal yang matang akan membebani negara. Dalam titik ini, kita harus jujur bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi.
Sayangnya, keberanian untuk mengakui konsekuensi sering kalah oleh kebutuhan untuk terdengar benar.
Padahal, yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan sekadar keberpihakan, tetapi keseimbangan. Bukan hanya keberanian menuntut, tetapi kecermatan merancang.
Kita membutuhkan sebuah bangunan kebijakan yang mampu menempatkan pekerja dan pengusaha dalam satu sistem yang saling menguatkan, bukan saling menekan. Di sinilah konsep keseimbangan menjadi kunci.
Pertama, kenaikan upah harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas. Upah yang layak tidak bisa berdiri di ruang kosong; ia harus ditopang oleh kapasitas ekonomi yang nyata.
Kedua, fleksibilitas pasar kerja harus diimbangi dengan jaminan sosial yang kuat. Dunia kerja memang perlu bergerak cepat, tetapi manusia yang ada di dalamnya tetap membutuhkan rasa aman.
Ketiga, kepastian hukum harus menjadi fondasi utama, karena tanpa itu, baik pekerja maupun pengusaha hanya akan berjalan dalam ketidakpastian yang melelahkan.
Di atas semua itu, negara memiliki peran sentral, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai arsitek.
Negara tidak boleh sekadar merespons tekanan, tetapi harus mampu merancang sistem yang tahan terhadap perubahan zaman.
Dunia saat ini sedang bergerak cepat. Ketidakpastian global bukan lagi anomali, melainkan keniscayaan. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tidak cukup hanya bertahan. Indonesia harus mampu memposisikan diri sebagai ruang keseimbangan, tempat di mana kepentingan ekonomi dan keadilan sosial bertemu dalam satu sistem yang sehat.
May Day seharusnya tidak berhenti pada tuntutan. Ia harus naik pada satu tingkat, menjadi momentum untuk merumuskan arah.
Karena pada akhirnya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Dan hanya mereka yang mampu membaca keseluruhan sistem yang bisa mengubahnya menjadi peluang, berwujud pada sebuah paket kebijakan yang sangat kuat secara filosofis.
Sehingga kekuatannya secara relevansi segala zaman akan lebih lama bertahan, apapun perubahannya dan siapapun pemimpinnya akan tetap abadi sebagai pemahaman kolektif sebuah peradaban bangsa yang matang dan sangat siap menjadi pusat pusaran kemajuan peradaban besar umat manusia. ()
“Deni Aulia Ahmad, S.H. adalah advokat yang memiliki pengalaman luas dalam menangani perkara lintas sektor hingga pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Deni AA, meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat peradaban dunia di masa depan, dengan prasyarat utama pembenahan sistem hukum dan tata kelola negara secara menyeluruh.”
Artikel ini juga tayang di suksesinasional.com,