JOMBANG,Liputan11.com – Tak sekadar memeriksa progres pekerjaan, inspeksi mendadak (sidak) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., ke sejumlah sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi momentum untuk menyampaikan peringatan keras.
Di hadapan pihak sekolah, Agus menegaskan bahwa program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai petunjuk teknis (juknis).
Ia meminta tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan ataupun mengarahkan pelaksanaan program keluar dari mekanisme yang telah ditetapkan.
“Pegang amanah ini, laksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk teknis. Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan celah hukum di kemudian hari,” tegas Agus saat sidak, Selasa (29/9/2026).
Peringatan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Program revitalisasi memiliki konsekuensi pertanggungjawaban karena menyangkut penggunaan uang negara. Setiap tahapan, mulai dari pelaksanaan pekerjaan hingga administrasi dan laporan penggunaan anggaran, harus memiliki dasar yang jelas.
Sidak Acak, Cek Fisik hingga Administrasi
Sidak dilakukan secara acak terhadap satuan pendidikan yang telah menerima Surat Keputusan (SK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat.
Agus turun langsung bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang, M. Nasrullah.
Dalam kunjungan tersebut, perhatian tidak hanya diarahkan pada kondisi fisik pekerjaan. Mekanisme swakelola, kelengkapan administrasi, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran turut menjadi perhatian.
Agus menegaskan, persoalan dalam program pemerintah dapat muncul bukan hanya ketika hasil pekerjaan secara fisik tidak sesuai. Kesalahan administrasi, prosedur yang tidak tepat maupun lemahnya pertanggungjawaban keuangan juga dapat menimbulkan persoalan.
Karena itu, sekolah penerima diminta memahami betul kewajiban dan batas kewenangannya.
“Jadi ini program dari pemerintah pusat.Anggarannya APBN dan mekanismenya swakelola,” ujar Agus.
Dengan mekanisme tersebut, sekolah penerima memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program berdasarkan dokumen dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemkab Tidak Intervensi Pelaksanaan
Di tengah pelaksanaan program, muncul informasi mengenai dugaan adanya pengarahan atau intervensi pihak tertentu terhadap sekolah penerima. Agus memastikan informasi tersebut tidak benar.
Ia menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tidak melakukan penunjukan kepada pihak tertentu, baik untuk pelaksanaan pekerjaan maupun konsultan.
“Tidak ada kaitannya dengan informasi yang beredar bahwa dinas melakukan upaya intervensi, pengarahan atau penunjukan kepada pihak pelaksana maupun konsultan. Itu tidak benar,” tegasnya.
Agus pun mengingatkan kepala sekolah agar berhati-hati terhadap pihak yang mengaku membawa nama pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan memberikan arahan tertentu.
Jika terdapat pihak yang mengatasnamakan pemerintah daerah, sekolah diminta melakukan konfirmasi melalui saluran resmi.
Langkah tersebut dinilai penting agar sekolah tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi sekaligus menghindari munculnya persoalan dalam pelaksanaan program.
Peringatan Tegas soal Uang Negara
Agus kemudian memberikan penekanan khusus terkait penggunaan anggaran.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus menyadari bahwa dana yang dikelola merupakan uang negara. Karena itu, tidak boleh ada ruang untuk memainkan program demi kepentingan tertentu.
“Ini program pemerintah, uang negara. Jangan coba-coba bermain,” tandas Agus.
Pernyataan tersebut menjadi garis tegas bagi sekolah penerima agar tidak keluar dari koridor program.
Seluruh proses harus mengikuti juknis, dokumen kerja sama serta mekanisme swakelola yang telah ditentukan. Tidak boleh ada praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun persoalan hukum.
Sekda Pantau Program MBG
Selain mengecek program revitalisasi, kunjungan lapangan Agus juga dimanfaatkan untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah sekolah yang menjadi lokasi pemantauan di antaranya SDN Blimbing, Kecamatan Gudo, dan SDN Cukir 1.
Pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana program pemerintah tersebut berjalan di tingkat sekolah dan memastikan layanan yang diterima siswa terlaksana sebagaimana mestinya.
Bagi Pemkab Jombang, turun langsung ke lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah benar-benar berjalan, bukan hanya terlihat baik dalam laporan administratif.
Sementara bagi sekolah penerima revitalisasi, sidak Sekda menjadi pengingat bahwa menerima anggaran negara berarti menerima pula tanggung jawab besar.
Pekerjaan boleh selesai, fasilitas boleh berdiri dan program boleh terlaksana. Namun seluruh proses di belakangnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam pengelolaan uang negara, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pekerjaan, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab setiap pihak yang menjalankannya.(im)