Tulungagung, Liputan11.com – GHIPPA Sobo Kalen di Desa Boyolangu berhasil menembus jajaran tiga besar penilaian lomba Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) tingkat Provinsi Jawa Timur.
Pencapaian ini tidak sekadar sebuah prestasi, melainkan menandai keberhasilan sistem kolaboratif pengelolaan irigasi dan pertanian yang dibangun pemerintah daerah bersama kelompok tani, yang selanjutnya akan dijadikan model percontohan dan diduplikasi ke seluruh wilayah Tulungagung.
Proses penilaian berlangsung berjenjang. Setelah dinilai secara administratif di kantor provinsi di Malang, tim juri yang terdiri dari akademisi, tim teknis, dan lintas sektor dari Dinas Pertanian serta Dinas PUPR melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan di Sekretariat Gabungan HIPPA Sobo Kalen, Rabu (11/11/2026).
Penilaian mencakup empat pilar utama yakni, sistem irigasi, pengelolaan pertanian, pengelolaan keuangan kelompok, serta kelembagaan dan organisasi kelompok.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Galih Nuswantoro, yang dari awal kegiatan mendampingi tim juri menjelaskan bahwa, meskipun operasional harian kelompok berjalan baik, aspek administrasi masih perlu ditingkatkan mengingat GHIPPA Sobo Kalen baru berdiri selama dua tahun.
“Hari ini kita diverifikasi lapangan oleh tim juri yang terdiri dari akademisi, tim teknis, serta lintas sektor dari Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Kita termasuk tiga besar se-Jatim yang dinilai. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik,” ujarnya.
Kehadiran tim juri juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, sehingga setiap temuan menjadi masukan untuk memperkuat kapasitas kelompok.
Lebih dari sekadar lomba, keberhasilan ini menjadi awal perluasan manfaat. GHIPPA Sobo Kalen direncanakan menjadi pilot project yang sistem kerjanya akan disesuaikan dan diterapkan pada kelompok HIPPAM lainnya di Kabupaten Tulungagung.
Dinas PUPR menegaskan pendampingan akan terus berjalan agar model ini dapat beradaptasi dengan kondisi masing-masing wilayah dan berjalan secara berkelanjutan.
“Dinas PUPR bersama instansi terkait berkomitmen terus mendampingi proses tersebut hingga berjalan efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sebelum kunjungan lapangan, tim juri diterima oleh Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari peran TNI dalam pendampingan masa tanam hingga pengawasan pupuk oleh Polri, untuk memastikan target pola tanam normal tercapai.
Dikatakannya, keberhasilan pengelolaan irigasi tidak berdiri sendiri, melainkan didukung sinergi lintas sektor. Peran TNI dalam pendampingan masa tanam dan Polri dalam pengawasan pupuk menjadi bagian dari satu ekosistem yang diarahkan pada tercapainya pola tanam normal, yang ditargetkan dapat dipanen tiga kali dalam setahun.
“Sehingga Tulungagung tidak hanya mencukupi kebutuhan berasnya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” tuturnya.
Selain itu lanjut Baharudin, Pemkab Tulungagung bersama BBWS juga telah menyelesaikan masalah distribusi air yang sempat terjadi di beberapa wilayah bendungan, sehingga pasokan air bagi lahan pertanian dapat terdistribusi secara merata dan optimal.(tot)