Liputan11SITUBONDO – Proyek peningkatan jalan hotmix ruas Juglangan – Wonokoyo di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman (PUPP) Bidang Binamarga menuai sorotan serius dari masyarakat.
Proyek senilai Rp 370.426.641,31 dengan volume hanya 229 meter, yang dikerjakan oleh CV. PUTRA TUNGGAL, diduga kuat merugikan keuangan negara hingga puluhan juta rupiah.
Warga Situbondo bernama Hepi secara terbuka menyuarakan kekecewaannya. Ia mendesak adanya pemeriksaan mendalam terhadap pelaksanaan proyek tersebut dan menagih janji Bupati Situbondo yang sebelumnya meminta kontraktor mengerjakan proyek sesuai petunjuk teknis.
Kecurigaan muncul akibat ketidaksesuaian antara nilai kontrak dengan volume pekerjaan yang sangat minim. Proyek hotmix sepanjang 229 meter dengan pagu anggaran lebih dari Rp 370 juta dinilai tidak masuk akal. Hepi menduga adanya indikasi penyimpangan dalam pengerjaan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.
“Ini adalah proyek rakyat yang dibiayai dari uang negara. Anggaran ratusan juta untuk jalan sepanjang 229 meter, tapi kualitasnya diragukan. Kami menduga ada praktik curang yang membuat negara merugi hingga puluhan juta rupiah,” tegas Hepi.
Selain menyoroti dugaan pengurangan ketebalan aspal hotmix, Hepi juga menuding lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, khususnya Bidang Binamarga, serta Konsultan Pengawas.
“Pihak Dinas PUPP dan Konsultan Pengawas seolah tutup mata, dan pengawasannya sangat lemah. Ini menunjukkan adanya pembiaran yang berpotensi menguntungkan oknum kontraktor dan merugikan Negara juga masyarakat,” lanjutnya dengan nada tajam.
Sebagai bagian dari masyarakat Situbondo, Hepi menuntut agar Bupati Situbondo segera mengambil langkah tegas dengan melakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek Juglangan-Wonokoyo untuk membuktikan dugaan penyimpangan. Hepi menyatakan siap mempertanggungjawabkan temuannya.
“Kami meminta Bupati Situbondo dan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan atau Kepolisian, untuk turun tangan mengusut tuntas proyek ini. Jangan sampai uang rakyat terus menerus menjadi bancakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” pungkas Hepi.
Sorotan publik ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur demi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Tim