TULUNGAGUNG.Liputan11.com-Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PD-PGSI) kabupaten Tulungagung, melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan wakil Pimpinan DPRD terkait bantuan sosial terhadap para guru swasta yang terdampak pemberlakuan PPKM dimasa pandemi Covid-19, serta hal lain terkait keberadaan guru non PNS.
Hal ini merupakan peran aktif PD-PGSI kabupaten Tulungagung dalam memperjuangkan nasib anggotanya yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut.
Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Marsono,S.Sos, turut dihadiri wakil ketua DPRD, H.Asmu’i dan Baharudin, diruang Ketua DPRD Tulungagung. Selasa, (24/08/2021).
Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., mengatakan, terkait dengan bantuan yang akan disalurkan, dipastikan PGSI Tulungagung akan mendapat bantuan kurang lebih 400 paket Sembako yang akan disalurkan kepada para guru swasta. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang persoalan lain terkait keberadaan pahlawan tanpa tanda jasa, terutama yang masih berstatus non PNS baik dilingkup Sekolah maupun Madrasah.
“Saya sangat senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman PGSI, karena dari situ kita dapat masukan terkait persoalan dilapangan yang berkaitan dengan guru swasta di kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bahan kajian, dan bisa ada tindak lanjut,” tutur Marsono.
Dalam kesempatan tersebut, ketua PD PGSI Kabupaten Tulungagung, Muhammad Luqman, M.Pd.I., mengatakan bahwa,sesuai dengan data yang teregristrasi berdasarkan Kartu Tanda Anggota, PGSI Kabupaten Tulungagung memiliki anggota sebanyak 1.217 orang, sementara jumlah sembako yang diterima kurang dari 900 paket.
Namun demikian, Ia selaku Ketua PD PGSI Kabupaten Tulungagung, menyampaikan terimakasih yang sangat besar kepada Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Kodim 0807, dan DPRD, yang telah berkenan meberikan bantuan sosial berupa beras kepada para guru swasta ditengah pemberlakuan PPKM dimasa pandemi.
“Kami sangat berterimakasih, kami telah menerima bantuan dari Kodim Tulungagung, dari Bupati, dan DPRD Tulungagung, meskipun jumlah tersebut belum mencukupi seluruh anggota PGSI Tulungagung,” pungkasnya. (Gus).
