Liputan11.com, Kabupaten Blitar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (04/11/2025) malam di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, didampingi Wakil Ketua I, M. Rifa’i dan Wakil Ketua III, Susi Narulita Kumala Dewi. Turut hadir Sekretaris DPRD, Haris Susianto, yang mendampingi jalannya sidang.
Hadir pula Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ratna Dewi Nirwana Sari menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan tahapan lanjutan dari rapat sebelumnya pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menindaklanjuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Blitar.
Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya melalui masing-masing juru bicara fraksi. Salah satunya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Aryo Nugroho, yang menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun, harapan kami, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” ujar Aryo.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi atas keterbatasan anggaran.
“Target perolehan PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan anggaran menjadi lebih kuat,” lanjutnya.
Aryo juga menyinggung soal investasi baru yang masuk ke Kabupaten Blitar yang dinilai cukup positif, namun mengingatkan agar dinas terkait tidak lalai dalam proses perizinan yang harus dilengkapi.(REG)
