TULUNGAGUNG.LIPUTAN11.COM, Rancangan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 telah disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung. Hal itu diputuskan melalui Rapat Paripurna bertempat di ruang Graha Wicaksana di gedung DPRD Tulungagung, Sabtu (19/11/2022).
“Dalam Rapat Paripurna tadi semua fraksi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang APBD 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung,” terang Marsono, S.Sos, Ketua DPRD Tulungagung.
Namun demikian Badan Anggaran DPRD Tulungagung melalui juru bicara Andri Santosa menyampaikan 10 catatan demi perbaikan di masa mendatang antara lain:
Gaji GTT, PTT guru SD dan guru SMP agar dianggarkan di RAPBD 2023, Jelang Pilpres 2024 untuk diperhatikan peran Satpol PP dalam melibatkan Linmas, Selisih PPAS pagu tertinggi terdapat komponen yang tidak bisa terdeteksi di Dinas Pendidikan karena adanya dana transfer dari Pemerintah untuk diperhatikan.
” Berikutnya agar diupayakan ada penanganan kerusakan infrastruktur oleh perangkat daerah, memasuki musim penghujan saat ini agar BPBD jemput bola dalam menghadapi bencana,” lanjutnya.
Selain itu, kerusakan infrastruktur yang terjadi di pantai akibat bencana belum ada penanganan dari pemerintah daerah hal ini karena belum ada mekanisme pembaruannya diupayakan untuk diperhatikan, Kesediaan sumber daya manusia supaya disesuaikan dengan ketentuan yang ada disertai dengan kesejahteraannya agar pengalaman tahun yang lalu tidak terulang.
Ditambahkannya, terkait Perencanaan tahun ke depan supaya direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa, Untuk belanja barang jasa diupayakan menggunakan katalog produk lokal, agar PDRBnya lebih meningkat.
” Terakhir, untuk meningkatkan PAD diupayakan menggunakan produkproduk yang disediakan oleh PDAU (semisal untuk kunker memakai armada PDAU dan Mamin pesan kepada cafe eks Gorga,” tambah Andri.
Sedangkan dari pandangan akhir fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Reno Mardi Putra menyampaikan terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2023, agar direncanakan lebih awal dan segera disosialisasikan semaksimal mungkin termasuk e-katalog lokal guna mempercepat belanja barang dan jasa.
Fraksi Gerindra berharap, dengan disahkannya Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiscal yang lebih baik, untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.
” Agar dalam fungsi distribusi pada APBD yakni penggunaan anggaran daerah, harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu DPRD dalam melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing-masing OPD,” ucapnya.
Ditempat sama, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Tulungagung yang telah bekerja keras untuk mencermati, mengoreksi, dan membahas serta menyempurnakan terhadap Ranperda APBD Tulungagung tahun 2023.
Menurut Bupati Maryoto, dengan adanya keterbatasan anggaran, maka seluruh program dan kegiatan belum bisa tertampung dalam ranperda APBD 2023, dan untuk itu Bupati meminta agar semua pihak mengetahui dan memaklumi kondisi tersebut.
“Terkait catatan yang disampaikan oleh Banggar maupun dari fraksi DPRD, kami selanjutnya akan menindaklanjutinya, dan akan kami laksanakan utamanya yang ada di lapangan, serta juga akan kita bahas secara bersama-sama nantinya,” ucap Bupati.
Atas nama Pemkab Tulungagung dalam kesempatan tersebut Bupati Maryoto Birowo tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir terhadap ranperda APBD 2023 dengan penuh arif dan bijaksana.
“Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua Fraksi yang telah menyampaikan catatannya,” ujar Maryoto.
Bupati berharap, pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
“Semoga kerjasama yang baik dan harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut serta ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang demi terwujudnya Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto,” tandasnya.
Berikut hasil pembahasan Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah disepakati bersama dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 adalah: Pendapatan sebesar Rp. 2.575.438.726.127 dan Belanja sebesar Rp. 2.735.438.726.127. Surplus atau Defisit sebesar Rp. 160 Milyar.
Sedangkan Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.180 Milyar, Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.20 Milyar, Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 160 Milyar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa Rp.0. (Nuha)