Close Menu
Liputan11
  • Home
  • Update
    • Peristiwa
    • Pemerintahan
    • Pendidikan
    • Pariwisata
    • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
  • Daerah
    • Tulungagung
    • Kediri
    • Situbondo
    • Trenggalek
    • Ponorogo
    • Blitar
    • Jombang
    • Malang
    • Banyuwangi
  • Politik
  • Info Desa
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Rekrutmen PT XINCHAI Kabuh Disorot, MoU Belum Dilaporkan ke Disnaker, Izin Pabrik Masih Berproses
  • Plt Bupati Ahmad Baharudin Berangkatkan 152 Atlet Tulungagung ke POPDA XV dan PEPARPEDA III Jatim 2026
  • Wasev TMMD ke-130 di Desa Pojok, Pembangunan Fisik Tunjukan Capaian Signifikan
  • Disperkim Tulungagung Perkuat Sanitasi Layak, Pembangunan Jamban Keluarga Dituntut Tepat Sasaran dan Akuntabel
  • Perhutani KPH Bondowoso Sosialisasikan Agroforestry dan Pupuk Bersubsidi, Bupati Saksikan Penandatanganan PKS dengan Masyarakat Desa Hutan
  • Pengadaan Gabah DKPP Jombang Rp395,32 Juta Disorot, Harga Kontrak dan Proses Penunjukan Penyedia Perlu Transparansi
  • Plt. Bupati Ahmad Baharudin Hadiri Sosialisasi Implementasi ETPD, Bapenda Tulungagung Dorong Transaksi Non-Tunai Hingga Perdesaan
  • *AKSI DI KPK BATAL, PENGADUAN TETAP JALAN: LSM Siti Jenar Ubah Strategi Kawal Anggaran Situbondo*
Kamis, 5 November 2026 - 06:31 WIB
Liputan11
  • Home
  • Update
    • Peristiwa
    • Pemerintahan
    • Pendidikan
    • Pariwisata
    • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
  • Daerah
    • Tulungagung
    • Kediri
    • Situbondo
    • Trenggalek
    • Ponorogo
    • Blitar
    • Jombang
    • Malang
    • Banyuwangi
  • Politik
  • Info Desa
Liputan11
Berita Utama » Peristiwa

KASUS KORUPSI PARKIR DINILAI MANDEK, LBH CAKRA DESAK POLRES SITUBONDO SEGERA TUNTASKAN

redaksiJumat, 24 April 2026 - 14:00 WIB
WhatsApp Facebook Twitter Copy Link
IMG 20260424 WA0096
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Liputan11SITUBONDO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) CAKRA Situbondo kembali menyoroti lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo. Untuk mendesak kejelasan proses hukum, pihaknya resmi melayangkan surat permintaan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) kepada Kapolres Situbondo.

Ketua DPC LBH CAKRA Situbondo, Nofika Syaiful Rahman yang akrab disapa Opek, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini berhenti di tengah jalan atau menguap begitu saja.

“Kami kembali bersurat meminta SP2HP. Ini bentuk penekanan kami agar perkara dugaan korupsi di Dishub segera ditindaklanjuti secara serius. Kasus ini sudah terlalu lama mengendap dan menjadi sorotan publik, tidak boleh dibiarkan jalan di tempat,” tegas Opek kepada awak media, Kamis (24/04/2026).

Baca Juga:  Perhutani KPH Bondowoso dan SMK Ibrahimy 1 Sukorejo Perkuat Sinergi Pendidikan Berbasis Kehutanan

Untuk memastikan kasus ini ditangani secara maksimal, LBH CAKRA juga mengirimkan tembusan surat kepada lembaga pengawas dan penegak hukum tingkat atas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengawal kinerja penyidik agar tidak ada intervensi atau kelambanan yang tidak dapat diterima.

Diketahui, laporan awal telah dilayangkan sejak 22 Juni 2023 lalu dengan Nomor Surat: 072/LPR/LBH CAKRA/V1/2023 ke Polda Jatim, yang kemudian dilimpahkan penanganannya ke Polres Situbondo. Namun hingga saat ini, perkembangan kasus tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.

“Secara kelembagaan, kami harus bertindak. Kami ingin semua proses hukum ini berjalan terang benderang. Masyarakat berhak tahu ke mana arah penyidikan ini,” tambahnya.

Baca Juga:  KPH Bondowoso Meraih Zero Accident Award Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Dari Gubernur Jawa Timur

Opek menekankan bahwa percepatan penanganan kasus ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia meminta Polres Situbondo tegas menindak oknum yang diduga menjadi “mafia parkir” yang telah merugikan keuangan daerah.

“Kami minta kasus ini cepat dituntaskan supaya penegakan hukum di Situbondo kembali dipercaya. Kami ingin kepastian hukum, siapa yang bermain harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Opek memberikan pesan keras bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Bagi yang bersangkutan, kami harap segera mengakui perbuatan dan bertobatlah sebelum proses hukum menjerat lebih dalam. Jangan tunggu sampai ranjau meledak,” pungkasnya dengan tegas.(sup)

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

Postingan Terkait

Perhutani KPH Bondowoso Sosialisasikan Agroforestry dan Pupuk Bersubsidi, Bupati Saksikan Penandatanganan PKS dengan Masyarakat Desa Hutan

Selasa, 3 November 2026 - 10:12 WIB

*AKSI DI KPK BATAL, PENGADUAN TETAP JALAN: LSM Siti Jenar Ubah Strategi Kawal Anggaran Situbondo*

Minggu, 1 November 2026 - 09:39 WIB

*Kepala Sekolah (*Saiful Hasan 2 *) Penerima Program Revitalisasi di Situbondo Sampaikan Terima Kasih ke Kementrian Pendidikan Pemerintah Pusat dan Pemkab Situbondo*

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:32 WIB
Add A Comment

Comments are closed.

Berita Terbaru

Rekrutmen PT XINCHAI Kabuh Disorot, MoU Belum Dilaporkan ke Disnaker, Izin Pabrik Masih Berproses

Rabu, 4 November 2026 - 13:26 WIB

Plt Bupati Ahmad Baharudin Berangkatkan 152 Atlet Tulungagung ke POPDA XV dan PEPARPEDA III Jatim 2026

Rabu, 4 November 2026 - 11:39 WIB

Wasev TMMD ke-130 di Desa Pojok, Pembangunan Fisik Tunjukan Capaian Signifikan

Selasa, 3 November 2026 - 19:52 WIB

Disperkim Tulungagung Perkuat Sanitasi Layak, Pembangunan Jamban Keluarga Dituntut Tepat Sasaran dan Akuntabel

Selasa, 3 November 2026 - 18:40 WIB
Load More
Copyright © 2026 liputan11 All Right Reserved
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.