Liputan11BONDOWOSO-Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso melaksanakan pendampingan kepada Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam kegiatan verifikasi, identifikasi, serta pengambilan sampel aset biologis di wilayah kerjanya. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa unit pengelolaan, antara lain Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panarukan RPH Bungatan Petak 34L (Rencana Tebangan A2 Jati),dan BKPH Prajekan RPH Bayeman Petak 29B-1 (Rencana tebangan Jati), Selasa (13/01/2026).
Selain melakukan verifikasi aset biologis, tim juga melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana (Sarpra) perusahaan. Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan Kantor KPH Bondowoso, rumah dinas Administratur, rumah dinas Asper dan KRPH, serta kantor-kantor Asper. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan, fungsi, kondisi fisik, serta nilai ekonomis aset Sarpra, sehingga tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan verifikasi aset biologis ini merupakan bagian dari proses assessment dan valuation terhadap aset perusahaan berupa tegakan tanaman kehutanan dan tanaman agroforestri dengan pendekatan ilmiah serta standar profesional. Penilaian dilaksanakan mengacu pada standar akuntansi internasional International Financial Reporting Standards (IFRS) – IAS 41 Agriculture, serta standar nasional dan pedoman teknis kehutanan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait inventarisasi tegakan, pengukuran biomassa, dan penilaian aset kehutanan.
Penerapan standar tersebut bertujuan memastikan ketepatan data volume tegakan, tingkat pertumbuhan, umur tanaman, kondisi kesehatan tegakan, estimasi biomassa, hingga potensi nilai ekonomi aset. Dengan demikian, kegiatan ini mendukung tertib administrasi, akurasi pencatatan aset, transparansi laporan keuangan, serta penerapan good corporate governance.
Tim KJPP yang bertugas terdiri atas Person in Charge (PIC) Agi Nanda Putra, bersama Tenaga Ahli Kehutanan Riki Hardi Saputra, Mu’adz Ubaidillah, Dian Dwi Anggraeni, dan Futri Restiana Zahra. Tim menerapkan metode ilmiah melalui pengambilan sampel terukur, pengukuran diameter dan tinggi pohon, kerapatan tegakan, serta luas areal sesuai standar forestry valuation yang berlaku.
Pendampingan dilakukan bersama Departemen Perencanaan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang dihadiri KSS Perencanaan Syahdan Nanang Pribadi, Wakil Kepala Perencanaan Hutan Wilayah (PHW) V Jember Wariman, serta KSS Wilayah V Dino Ramadhan. Dari KPH Bondowoso turut hadir Administratur beserta jajaran Wakil Administratur, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi Perencanaan, Sarana Prasarana, dan Pembinaan Hutan.
Administratur KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menyampaikan bahwa verifikasi aset biologis dan pengecekan Sarpra menjadi agenda strategis perusahaan untuk memastikan seluruh aset Perhutani tercatat secara akurat, ilmiah, dan sesuai kondisi faktual di lapangan.
“Pendampingan ini bertujuan agar proses verifikasi oleh KJPP berjalan lancar, menghasilkan data yang valid, memenuhi standar IFRS dan SNI, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujarnya.
Kepala Departemen Perencanaan Sumber Daya Hutan Divisi Regional Jawa Timur melalui Wakil Kepala SPH V Jember, Wariman, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan instrumen ilmiah yang penting dalam menyelaraskan data perencanaan dengan kondisi aktual di lapangan.
“Kegiatan ini menjadi dasar ilmiah dalam penguatan perencanaan sumber daya hutan, sekaligus menjamin keakuratan nilai aset, baik dari aspek ekologis, ekonomi, maupun administratif sesuai standar pelaporan yang berlaku,” jelasnya.
PIC KJPP, Agi Nanda Putra, menambahkan bahwa verifikasi dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis metodologi ilmiah melalui direct observation terhadap objek penilaian. “Pendampingan dari Perhutani sangat membantu kelancaran pelaksanaan, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat validitas ilmiah dalam proses verifikasi di lapangan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Perhutani KPH Bondowoso berharap pengelolaan aset biologis dan sarana prasarana perusahaan semakin optimal, akuntabel, sesuai standar IFRS dan SNI, serta mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management) yang berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan dan keberlanjutan fungsi ekologis hutan. (Sup)