“Jombang Siapkan Arah Pembangunan 2027: Industri dan Sektor Primer Harus Saling Menguatkan”
JOMBANG,Liputan11.com – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menegaskan komitmennya dalam merancang pembangunan yang terarah dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar di Ruang Bung Tomo pada Kamis (26/3/2026) dan dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, SH., M.Si.
Suasana pembukaan berlangsung penuh makna. Diawali dengan santunan kepada anak-anak yatim sebagai simbol kepedulian sosial, kemudian dilanjutkan dengan penampilan Tari “Bumi Langit” yang memadukan unsur budaya lokal seperti Sandur Manduro dan Tari Remo. Penampilan tersebut menjadi representasi semangat pembangunan yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.
Dalam arahannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Untuk tahun 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”, yang diarahkan untuk memperkuat sinergi antara sektor modern dan sektor berbasis kerakyatan.
“Sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi penggerak yang memperkuat sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Inilah fondasi ekonomi masyarakat Jombang yang harus terus kita jaga dan kembangkan,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun perencanaan yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam solusi, serta efisien dan berorientasi pada dampak. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kepatuhan terhadap kebijakan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap program pembangunan.
Dalam upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan, Pemkab Jombang akan melanjutkan berbagai program prioritas, termasuk penguatan pembangunan desa. Setiap desa direncanakan menerima tambahan bantuan keuangan khusus dengan nilai minimal Rp800 juta, sebagai langkah konkret mendorong kemandirian dan pemerataan pembangunan hingga tingkat bawah.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui alokasi anggaran Rp1 miliar per kecamatan untuk peningkatan jalan kabupaten serta Rp200 juta per kecamatan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Musrenbang ini juga menjadi ajang sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif, ditandai dengan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Jombang kepada Bupati. Diharapkan, seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat terintegrasi secara optimal dalam dokumen RKPD.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini menjadi simbol kuat bahwa pembangunan Jombang ke depan akan dijalankan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan amanat regulasi yang bertujuan menyelaraskan arah pembangunan dari tingkat daerah hingga nasional. Forum ini diikuti oleh 152 peserta dari berbagai unsur, termasuk akademisi, tokoh agama, dan pelaku usaha.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menghimpun berbagai masukan konstruktif untuk mempertajam prioritas pembangunan, sehingga program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Jombang menunjukkan langkah serius dalam menyusun fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi seluruh elemen, Jombang optimistis mampu mewujudkan visi besar menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(Im)
