JOMBANG,Liputan11.com – Persoalan legalitas perusahaan sepatu PT XINCHAI Indonesia di Desa Pengampon, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, mulai memasuki babak baru. Setelah disorot LSM PAGAR Jombang terkait sejumlah dokumen perizinan yang disebut belum tuntas, kini Komisi B DPRD Jombang menyatakan akan turun tangan.
Dewan berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengurai persoalan perizinan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut. Bahkan, inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik disiapkan guna memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi, proses perizinan, dan kondisi faktual di lapangan.
Sorotan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan pemerintah Kabupaten Jombang terhadap aktivitas investasi, terutama ketika pembangunan fisik perusahaan disebut telah berjalan sebelum seluruh persyaratan perizinan bangunan dan lingkungan diselesaikan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, menegaskan bahwa persoalan yang mencuat dari hasil penelusuran LSM PAGAR tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh membiarkan persoalan perizinan berjalan tanpa kejelasan.
Ia menilai, fasilitasi investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, kemudahan pelayanan tidak boleh mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan.
“Jadi tidak ada tebang pilih dalam memfasilitasi pengurusan izin bagi investor di Jombang,” kata Ama, Kamis (5/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu bahkan meminta pemerintah daerah bersikap tegas apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran perizinan. Menurutnya, penindakan harus menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi mendatangkan investor, tetapi juga konsisten menegakkan aturan.
“Seharusnya ditutup terlebih dahulu, karena pemerintah harus tegas, demi iklim investasi yang kondusif di Jombang,” paparnya.
Ama menegaskan, kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam membangun iklim investasi yang sehat. Seluruh investor harus memperoleh perlakuan setara, tanpa ada keistimewaan hanya karena besarnya modal atau status penanaman modal asing.
“Berikan kepercayaan pada semua investor bahwa pemerintah di Jombang tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, dan semua investor diperlakukan sama di Jombang, sehingga iklim investasi di Jombang meningkat dengan baik,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Jombang akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menggelar rapat pembahasan. DPRD ingin memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai tahapan perizinan yang telah dipenuhi perusahaan, dokumen yang masih berproses, hingga dasar hukum pembangunan dan aktivitas usaha di lokasi tersebut.
Jika diperlukan, anggota Komisi B juga akan melakukan sidak untuk mencocokkan keterangan instansi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Yang jelas kita akan menghubungi dinas terkait untuk melakukan rapat dengan Komisi B, dan bila memungkinkan kita akan melakukan sidak,” pungkasnya.
Dokumen Lingkungan dan PBG Jadi Sorotan
Sebelumnya, polemik PT XINCHAI Indonesia mencuat setelah beredarnya flyer rekrutmen tenaga kerja untuk pabrik sepatu di Desa Pengampon. Informasi tersebut memantik pertanyaan masyarakat mengenai kepastian operasional perusahaan, menyusul kabar bahwa sejumlah dokumen perizinannya masih dalam proses penyelesaian.
Aktivis LSM PAGAR Jombang, Lutfi Utomo, mengungkapkan bahwa penelusuran dilakukan setelah pihaknya menerima laporan warga yang khawatir informasi lowongan pekerjaan tersebut tidak memiliki kepastian.
“Kita dapat laporan dari masyarakat sekitar yang takut jika flyer rekrutmen ini hoax, sehingga kita dari LSM PAGAR melakukan penelusuran terkait laporan masyarakat ini,” kata Lutfi, Rabu (4/11/2026).
Dari hasil penelusuran tersebut, Lutfi menyebut PT XINCHAI Indonesia atau PT Xin Kai Footwear memang telah mengurus sejumlah dokumen perizinan. Beberapa dokumen diklaim sudah diterbitkan, sedangkan persyaratan lainnya masih dalam proses.
“Dari penelusuran kami, memang ada beberapa dokumen izin yang sudah mulai diurus pihak perusahaan dan sudah ada beberapa yang terbit,” ujar mantan aktivis GMNI Jombang tersebut.
Ia menjelaskan, perusahaan disebut telah mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/PKKPR). Namun, dokumen lingkungan masih berproses setelah perusahaan dikenai sanksi denda oleh Gakkum KLHK karena pembangunan pabrik dilakukan sebelum dokumen lingkungan diselesaikan.
“Tentang PT Xin Kai Footwear, PKKPR sudah ada atau telah terbit. Dokumen lingkungan masih berproses karena ada denda oleh Gakkum KLHK lantaran pihak perusahaan sudah membangun pabrik sedangkan Dok Lingkungan belum selesai,” paparnya.
Persoalan lainnya menyangkut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Lutfi menyebut pembangunan pabrik telah dilakukan sebelum PBG diterbitkan. Sementara itu, pengajuan PBG dan proses pemenuhan SLF disebut masih berjalan.
“Selain itu, SLF perusahaan juga masih berproses, karena pihak pengusaha terlebih dahulu membangun sebelum PBG terbit, dan yang terakhir saat ini mereka sedang berproses pengajuan PBG,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, LSM PAGAR mendesak Pemkab Jombang tidak tinggal diam. Pemerintah diminta menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan pendampingan agar perusahaan dapat menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi sesuai ketentuan.
Lutfi menilai, keberadaan perusahaan sepatu tersebut berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Namun, manfaat investasi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.
“Ya kita mendesak agar pemerintah segera memfasilitasi dan membantu proses pengajuan izin dari pihak pengusaha, agar perusahaan bisa segera bisa beroperasi,” paparnya.
Ia berharap, setelah seluruh persyaratan perizinan bangunan, lingkungan, dan operasional terpenuhi, perusahaan dapat segera beroperasi secara legal serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Ya harapannya kalau pabrik sepatu ini beroperasi maka akan tersedia lapangan kerja dan mampu mengurangi jumlah pengangguran di kota ini,” ujarnya.
Kini, bola berada di tangan Pemkab Jombang. Rencana pemanggilan OPD dan sidak DPRD menjadi momentum untuk menguji keseriusan pengawasan investasi di daerah. Publik tentu menunggu bukan sekadar klarifikasi, melainkan kepastian: apakah seluruh tahapan perizinan telah sesuai aturan, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan pembangunan pabrik, dan bagaimana status aktivitas perusahaan sebelum seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi?
Sebab, investasi memang dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun, kepatuhan terhadap hukum tidak boleh menjadi pilihan yang bisa ditunda.(lil)