Liputan11BONDOWOSO- Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso melalui jajaran Polisi Kehutanan melaksanakan patroli bersama di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sumber Malang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Besuki, sebagai langkah penertiban terhadap aktivitas garapan lahan secara tidak sah di kawasan hutan pangkuan Desa Taman Kursi, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Rabu (14/01/2026).
Kegiatan patroli bersama tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif terbatas dalam rangka menjaga keamanan kawasan hutan, menekan potensi gangguan keamanan hutan (gukamhut), serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Patroli ini melibatkan unsur lintas sektor, antara lain Polisi Hutan Mobile (Polhutmob), Polisi Teritorial (Polter) BKPH Panarukan dan BKPH Besuki, unsur TNI/Polri Kecamatan Sumbermalang, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis, serta perangkat Desa Taman Kursi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi multipihak dalam pengamanan dan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif.
Koordinator Keamanan (Korkam) Perhutani KPH Bondowoso, Yayan Harianto, yang mewakili Administratur Perhutani KPH Bondowoso, menyampaikan bahwa patroli bersama ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Perhutani dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, serta pengelolaan risiko dalam pengelolaan sumber daya hutan.
“Patroli bersama ini bertujuan untuk mencegah dan menertibkan penguasaan serta penggarapan lahan hutan secara tidak sah. Dalam pelaksanaannya, kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, namun tetap tegas sesuai ketentuan hukum. Kami mengimbau para penggarap lahan hutan agar mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk melalui skema kerja sama resmi dengan Perhutani seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), sebagaimana yang telah dilakukan oleh petani hutan lainnya,” ujar Yayan.
Ia menambahkan bahwa dalam patroli tersebut, petugas menemukan adanya lahan garapan yang tidak dilengkapi dengan dasar kerja sama atau PKS. Terhadap kondisi tersebut, Perhutani terpaksa melakukan tindakan penertiban berupa pemasangan plang larangan sebagai bentuk penegasan status kawasan hutan sekaligus peringatan agar tidak dilakukan aktivitas pengelolaan tanpa izin.
“Tindakan pemasangan plang larangan merupakan langkah administratif awal untuk menghentikan aktivitas ilegal sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Perhutani,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua LMDH Rengganis Supardi menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan patroli bersama yang dilaksanakan Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya, penertiban ini penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat desa hutan yang telah menjalankan kerja sama secara resmi serta menjaga keberlanjutan fungsi hutan.
“Kami mendukung langkah Perhutani dalam menjaga ketertiban kawasan hutan. Dengan adanya patroli bersama, diharapkan tidak ada lagi penggarapan liar yang merugikan hutan maupun masyarakat desa hutan yang sudah patuh terhadap aturan,” ungkap Supardi.
Melalui kegiatan patroli bersama ini, Perhutani KPH Bondowoso menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan kawasan hutan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan TNI/Polri, pemerintah desa, dan LMDH. Upaya ini sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem daratan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan. (Sup)