Tulungagung, Liputan11.com – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (12/3/2026).
Musrenbang tersebut mengusung tema “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak, Penguatan Potensi Ekonomi Lokal, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.” Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, korwil, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, LSM, hingga insan media.
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan pemerintah daerah untuk satu tahun ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung kini memasuki tahap Musrenbang. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan yang berasal dari musrenbang desa dan kelurahan, musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“RKPD harus menjadi instrumen kebijakan tahunan yang responsif dan akuntabel, sekaligus mampu menjembatani visi pembangunan daerah dengan program yang tepat sasaran,” tutur Bupati Gatut Sunu.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2027.
Ia menyebutkan, kondisi infrastruktur jalan di Tulungagung masih membutuhkan perhatian serius karena sekitar 50 hingga 60 persen ruas jalan masih memerlukan perbaikan.
“Untuk tahun 2027 mayoritas anggaran akan difokuskan pada infrastruktur jalan karena masih sekitar 50 sampai 60 persen jalan yang perlu perbaikan,” tegasnya.
Sementara itu, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp320 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Tulungagung.
Bupati juga berharap dukungan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto agar transfer anggaran ke daerah tetap dipertahankan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal.
“Harapan kami transfer dari pusat ke daerah tetap dipertahankan agar perbaikan jalan yang diharapkan masyarakat bisa diselesaikan hampir merata di seluruh wilayah Tulungagung,” katanya.
Selain itu, Bupati mendorong peran aktif media, LSM, serta tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan agar kualitas proyek infrastruktur tetap terjaga.
“Jika pengawasan dilakukan secara masif, objektif, dan transparan, insya Allah kualitas pembangunan di Tulungagung akan semakin baik,” ujarnya.
Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya selesai menjelang arus mudik. Namun pemerintah daerah menargetkan sebagian besar pekerjaan tersebut dapat rampung pada pertengahan tahun 2026.
“Saya mohon maaf jika masih ada jalan yang belum selesai menjelang arus mudik. Insya Allah sekitar bulan Juni sebagian besar pekerjaan sudah rampung,” jelasnya.
Dalam arah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga berkomitmen mempercepat pencapaian lima misi pembangunan daerah. Di antaranya peningkatan perekonomian berbasis potensi daerah dan pembangunan dari desa, mewujudkan lingkungan hidup dan infrastruktur berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, menuntaskan kemiskinan secara terpadu, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan bebas korupsi.
“Semoga pembangunan di Tulungagung ke depan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Tot)