Liputan11SITUBONDO – Proyek peningkatan jalan ruas Nogosromo/Banteng Mati – Kembangsari (R. 76) di Kecamatan Jatibanteng kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proyek yang dibiayai oleh APBD Tahun 2025 tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan terindikasi merugikan keuangan negara.
Proyek yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA RAHAYU di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Bidang Binamarga Kabupaten Situbondo ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp371.928.044. Pekerjaan meliputi pengaspalan Hotmix AC-WC dan Rigid Beton (Semi Mekanis) dengan volume sepanjang 190 meter.27/12/2025
Aktivis putra daerah Situbondo, Heppi, saat melakukan investigasi langsung bersama tim media mengungkapkan sejumlah kejanggalan serius pada fisik bangunan:
• Ketebalan Aspal Tak Sesuai: Heppi menemukan bahwa volume ketebalan aspal hotmix diduga kuat tidak memenuhi standar petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
• Metode Pengerjaan Manual: Laporan dari warga sekitar menyebutkan pengaspalan dilakukan secara manual, yang berakibat pada proses pemadatan yang tidak maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan membuat aspal cepat rusak atau mengelupas.
• Kualitas Rigid Beton Buruk: Pada sisi pekerjaan beton (rigid), ditemukan banyak bagian yang keropos, menunjukkan kualitas campuran atau pengerjaan yang tidak standar.
“Kami menganalisa adanya dugaan kerugian negara mencapai puluhan juta rupiah akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ini. Hal ini terjadi karena fungsi pengawasan dari Dinas PUPP Situbondo sangat lemah dan terkesan tutup mata,” ujar Heppi dengan nada tegas.
Pendapat negatif juga datang dari warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyatakan kekecewaannya melihat kualitas infrastruktur yang dibangun “asal jadi” di wilayahnya.
“Jangan jadikan uang rakyat sebagai bancakan. Kami masyarakat ingin hasil yang maksimal, bukan proyek yang hanya bertahan seumur jagung. Pemerintah jangan tanggung-tanggung kalau mau membangun infrastruktur agar manfaatnya bisa kami rasakan dalam jangka panjang,” cetusnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPP Kabupaten Situbondo maupun CV. Putra Rahayu belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Masyarakat mendesak agar pihak terkait segera melakukan audit lapangan dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pengurangan kualitas pekerjaan.(Tim)