liputan11SITUBONDO– Harapan agar perbaikan sekolah dasar di Kabupaten Situbondo berjalan transparan dan sesuai aturan kembali disuarakan. Sejumlah penggiat sosial bersama warga mendesak pemerintah daerah memastikan proyek rehabilitasi SD yang ada di kabupaten situbondo dilaksanakan sesuai juknis dan ketentuan yang berlaku.
Tuntutan itu muncul setelah banyaknya keluhan terkait kondisi gedung SD di beberapa kecamatan ada sekitar kurang lebih 28 sekolah SD yang dinilai sudah tidak layak. Atap bocor, tembok retak, hingga fasilitas sanitasi minim menjadi sorotan utama.
“Kami tidak menolak adanya rehab. Justru kami mendukung. Tapi harus sesuai juknis, anggarannya jelas, pengerjaannya diawasi, dan hasilnya benar-benar bisa dipakai anak-anak dalam jangka panjang”, Pungkas Hepy Pegiat Sosial Situbondo.14/7/2026
Keterlibatan masyarakat penting sejak tahap perencanaan hingga pengawasan, apalagi ada info yang santer di lapangan terkait perencanaan dan kontraktor yang bekerja di tentukan oleh oknum dinas, di pilih langsung, katanya info tersebut, apalagi jika proyek hanya dikerjakan tanpa melibatkan warga dan tanpa mengacu aturan, rawan menimbulkan bangunan yang cepat rusak.
“Selaku salah satu warga inginkan anak-anak belajar dengan aman dan nyaman. Kalau proyeknya sesuai aturan, hasilnya juga awet. Jangan sampai setahun dua tahun sudah rusak lagi, apalagi sampai melanggar hukum” katanya.
Warga juga meminta Dinas Pendidikan Situbondo untuk lebih terbuka dalam menyampaikan daftar sekolah prioritas, besaran anggaran, dan jadwal pengerjaan. Transparansi dinilai kunci agar tidak muncul kecurigaan di masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo belum memberikan keterangan resmi terkait teknis pelaksanaan rehab SD tahun ini anggaran 2026.
Para penggiat sosial menegaskan siap mengawal proses tersebut. Mereka mendorong dibentuknya tim pengawas independen yang melibatkan tokoh masyarakat, komite sekolah, dan media agar proyek berjalan akuntabel.
“Kuncinya satu, taat aturan. Kalau sesuai juknis, semua diuntungkan. Anak dapat sekolah layak tentunya tanpa ada pengkondisian, pemerintah dapat kepercayaan publik”. Ujarnya terakhir. (Tim)