DTSEN Resmi Disosialisasikan di Jombang, Kemensos dan Pemkab Perkuat Akurasi Data Bansos
JOMBANG,Liputan11.com — Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat sinergi dalam penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Sosialisasi tersebut dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu (28/2/2026) sejak pagi hingga selesai, mengusung tema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.”
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, hadir bersama rombongan pada pukul 15.30 WIB dan disambut langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang.
Turut hadir pula kepala desa dan lurah, operator data desa/kelurahan, serta seluruh SDM pilar sosial se-Kabupaten Jombang, mulai dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
Data Kemiskinan Satu Pintu
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data sosial sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Mulai tahun 2025, data kemiskinan nasional dipusatkan melalui satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10.
Ia menekankan bahwa keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kolaborasi seluruh unsur daerah, mulai dari kepala daerah, pendamping sosial, hingga operator SIKS-NG di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, data kemiskinan bersifat dinamis dan harus terus diperbarui secara faktual di lapangan melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.
“Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah memastikan pemutakhiran data dilakukan secara nyata di lapangan, kemudian dikirim ke BPS untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, pemutakhiran data yang akurat menjadi kunci untuk mencegah kesalahan sasaran bantuan sosial sekaligus menghindari potensi temuan di masa mendatang.
Peran Desa Jadi Ujung Tombak
Gus Ipul menjelaskan, elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS daerah harus bekerja secara terpadu di bawah koordinasi bupati. Data hasil pemutakhiran dari tingkat desa nantinya akan dikirim ke pusat untuk diolah dan dirilis secara berkala dalam bentuk peringkat desil.
Langkah ini menjadi bagian dari intervensi nyata pemerintah dalam percepatan pengentasan kemiskinan serta penguatan perlindungan sosial berbasis data presisi.
Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme digital. Masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian penerima bantuan melalui:
Aplikasi Cek Bansos (fitur Usul dan Sanggah)
Command Center Kemensos: 171 atau 021-171 (layanan 24 jam)
WhatsApp Lapor Bansos: 08877 171 171
Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang tahun 2025, hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi kebutuhan mendesak.
Tinjau Sekolah Rakyat
Dalam kunjungannya, Gus Ipul juga menyaksikan penampilan siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR) serta berdialog langsung dengan kepala sekolah dan para siswa guna mengetahui perkembangan program pendidikan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Komitmen Pemkab Jombang
Bupati Warsubi menyambut baik pelaksanaan sosialisasi DTSEN sebagai langkah strategis dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.
Menurutnya, sistem pemetaan berbasis desil akan membantu pemerintah daerah dalam merancang intervensi yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan semakin terarah. Kami siap menghadirkan data faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar seluruh program bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jombang,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh SDM pilar sosial yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pilar sosial di Kabupaten Jombang. Semoga pengabdian yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.(Im)
