liputan11 , SITUBONDO –
Kualitas proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Pasir Putih – Nyamplong (R. 134) di Kabupaten Situbondo menjadi sorotan tajam. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah ini diduga kuat bermasalah dan berpotensi merugikan negara.
Warga Situbondo, Hepi, menjadi salah satu yang lantang menyuarakan dugaan kecurangan dalam proyek yang dikerjakan oleh CV SIVA MANDIRI KONSTRUKSI. Berdasarkan hasil pengamatannya langsung di lapangan, Hepi menemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kualitas hotmix yang dikerjakan sangat buruk, jauh dari standar yang seharusnya,” ungkap Hepi. “Ketebalan aspal juga diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Kami sebagai masyarakat merasa dirugikan dengan kualitas pekerjaan yang seperti ini.”
Proyek dengan volume 366 meter ini memiliki anggaran sebesar Rp 274.746.448,55. Hepi memperkirakan potensi kerugian negara akibat proyek ini mencapai sekitar Rp 47.446.000, yang mengindikasikan adanya pengurangan volume dan mutu pekerjaan untuk keuntungan pribadi.
Sorotan utama Hepi bukan hanya pada pelaksana proyek, tetapi juga pada lemahnya pengawasan. Ia menilai baik Konsultan Pengawas maupun Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (DPUPP) Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
“Lemahnya pengawasan membuka celah bagi pihak rekanan untuk melakukan kecurangan,” tegas Hepi. “Mereka seolah-olah leluasa mengambil keuntungan tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan. Ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat.”
Hepi mendesak pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia menyerukan kepada Konsultan Pengawas dan Pengawas Dinas untuk lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. “Mereka digaji dari uang rakyat, jadi mereka harus memastikan uang tersebut digunakan dengan benar dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmennya dalam mengawal uang rakyat, Hepi mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan ini. Ia berjanji akan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).
Kasus ini kini menjadi perhatian serius publik Situbondo. Masyarakat menanti tindakan nyata dari Dinas PUPP dan aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan “proyek asal jadi” ini. Harapan besar tertuju pada terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, demi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Situbondo.
Tim