BANYUWANGI.LIPUTAN11.COM-Kunjungan Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah ke dusun Ringinangung, untuk meninjau lokasi jalan rusak yang ditanami pohon pisang oleh warga sekitar, mendapat apresiasi dari Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR).
Ketua Umum LDKS PIJAR, Bondan Madani mengatakan, meskipun terlambat, namun apa yang dilakukan oleh orang nomor dua di Banyuwangi ini setidaknya menunjukkan kepedulian pihak pemerintah kabupaten terhadap protes warganya.
“Seharusnya tidak hanya Wabup yang datang ke lokasi, namun Ipuk Fiestiandani selaku Bupati Banyuwangi juga turut hadir kesana meninjau lokasi dan mendengarkan aspirasi langsung dari rakyatnya,” kata Bondan kepada awakmedia. Jumat, (25/3/2022).
Dari pantauan di lapangan, menanggapi protes warga dengan menanam pohon pisang ditengah jalan rusak, akhirnya pihak Pemkab melalui Wabup turun langsung beserta kepala desa dan BPD kecamatan Pesanggaran (Ring satu area tambang).
Alumni Muda HMI ini menjelaskan, pihaknya menyambut positif kedatangan H. Sugirah, yang diharapkan nantinya bisa mendengarkan permintaan dari warga untuk menangani maupun memperbaiki jalan poros di Dusun Ringinagung yang menjadi Penghubung antara Desa Pesanggaran dan Desa Sumberagung yang rusak parah.
“Semoga kedatangan Wakil Bupati tidak hanya sebatas pencitraan saja, tetapi benar-benar memberikan solusi kongkrit kepada masyarakat ring satu area tambang. Apalagi cuaca hujan akhir-akhir ini, jelas membuat kondisi jalan-jalan disana semakin parah,” ujarnya.
” Mari kita tunggu reaksi dari Pemkab setelah Wakil Bupati Banyuwangi dari sana,” ucap Bondan.
Dalam kesempatan tersebut Bondan juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga menunggu Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil hearing kepala Desa dan BPD se kecamatan Pesanggaran di kantor DPR yang tak memuaskan hasilnya, serta hanya menemukan jalan buntu alias tak ada titik temu.
Bondan mengaku, bahwa sebelum Desa Kandangan mengalami musibah banjir, pihaknya sempat melakukan kordinasi dengan para Kades.
“Bahwasanya kami sepakat agar saham Pemkab yang ada di PT. BSI dan PT. MDKA untuk dijual semuanya, karena menurut kajian kami dan para Kades, memiliki atau tidak, sama saja. Tidak ada manfaatnya untuk warga Banyuwangi khususnya warga ring satu.” tandasnya.
“Kesepakatan terakhir kami dengan para Kades, ketika beliau-beliau melakukan hearing kedua di kantor Dewan, kami bersama warga ring satu akan melakukan demonstrasi didepan kantor DPRD, kemudian bergeser ke Pemkab. Ya, aksi ini sebagai support moril dan under pressure kepada Legislatif dan Eksekutif agar tuntutannya bisa dipenuhi maupun dikabulkan”. pungkasnya. (Joko)