Liputan11com, Kota Blitar-
DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Senin (17/11) dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Tanggapan Wali Kota terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, bersama Wakil Ketua I Adi Santoso serta Wakil Ketua II M. Hardita Magdi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, dan camat se-Kota Blitar.
Dalam kesempatan itu, Syahrul Alim menyampaikan bahwa seluruh fraksi memberikan perhatian pada efektivitas program pembangunan yang diusulkan dalam Raperda APBD 2026. Fraksi-fraksi menyoroti pentingnya analisis manfaat program serta pertimbangan beban operasional proyek strategis daerah.
Ia menegaskan perlunya peningkatan komunikasi teknis antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar proses pembahasan berjalan lebih mendalam dan terarah. Syahrul juga menyampaikan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah masuk dalam pembahasan Badan Anggaran, dengan target penetapan APBD Kota Blitar Tahun 2026 pada 25 November.
Sementara itu, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin dalam tanggapannya menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 harus dilakukan secara efisien. Ia menjelaskan bahwa beberapa program yang dinilai tidak prioritas akan dikaji ulang atau disesuaikan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih optimal.
Wali kota juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih bergantung sekitar 80 persen pada dana transfer pusat. Menurutnya, upaya memperkuat kemandirian fiskal menjadi pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan secara bertahap.
Meskipun dilakukan efisiensi, Pemerintah Kota Blitar memastikan bahwa sektor-sektor layanan publik tetap menjadi fokus utama APBD 2026. Bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap akan mendapatkan porsi anggaran yang memadai untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.(REG)
