Tulungagung, liputan11.com,– Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan pembangunan daerah secara bertahap dan terukur meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan ekpektasi masyarakat.
Marsono menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan dan harus berlandaskan perencanaan yang matang serta skala prioritas yang jelas.
Menurutnya, Bupati Tulungagung juga aktif mengusulkan sejumlah lokasi pembangunan, dan sebagian di antaranya telah mulai direalisasikan.
“Pak Bupati juga sering mengusulkan titik-titik pembangunan, dan beberapa sudah berjalan,” ujar Marsono di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026)
Namun demikian, ia mengakui masih banyak sektor lain yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu, progres pembangunan perlu dilihat secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam satu tahun anggaran berjalan.
“Kita tunggu saja progresnya dalam satu tahun ini, sejauh mana persentase capaian dari program pembangunan yang telah direncanakan,” jelasnya
Menanggapi adanya protes masyarakat, khususnya dari wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan, Marsono menilai hal tersebut sebagai bagian dari hak demokratis warga.
“Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pemilu, mereka telah memberikan mandat kepada pemimpin dengan harapan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya,” katanya.
Ia menambahkan, selama program-program yang dijanjikan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka secara konsekuensi politik kewajiban tersebut telah dijalankan, meskipun hasilnya belum dapat dirasakan secara merata.
“Masih banyak wilayah yang memang membutuhkan pembangunan. Selain itu, pembangunan juga tidak selalu terfokus pada satu sektor saja, seperti jalan,” ujarnya.
Marsono menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pembangunan daerah. Namun demikian, kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan prinsip pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Tulungagung.
Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, Marsono memastikan sinergi keduanya berjalan dengan baik. DPRD, kata dia, menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Kami menjalankan tupoksi tersebut, termasuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Nuha)