liputan11Situbondo, Jawa Timur – Kabar tak sedap kembali menerpa Kabupaten Situbondo. Proyek hotmix yang digadang-gadang untuk meningkatkan infrastruktur daerah, kini menjadi sorotan tajam. Hepi, warga asli Situbondo, menyuarakan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek yang dikelola Dinas PUPP Bidang Binamarga. Kecurigaan Hepi mengarah pada adanya “lingkaran setan” antara Dinas PUPP, konsultan perencana, dan pihak rekanan, yang diduga merugikan negara dan masyarakat.
“Pelaksanaan proyek hotmix ini, meski diduga tak sesuai petunjuk teknis, tetap berjalan mulus. Seolah-olah ada ‘konsensus’ yang mempermudah pihak rekanan mengambil keuntungan secara membabi buta,” ujar Hepi dengan nada geram. Kenyataan di lapangan, menurut Hepi, menunjukkan indikasi kuat adanya kongkalikong yang melibatkan para pihak terkait.
Kecurigaan Hepi bukan tanpa alasan. Ketidaksesuaian teknis yang diduga terjadi, namun tetap diloloskannya proyek, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Dinas PUPP, sebagai pihak yang seharusnya mengawasi, telah kehilangan kewibawaannya? Apakah konsultan perencana, yang seharusnya menjamin kualitas proyek, ikut bermain dalam pusaran kepentingan? Semua pertanyaan ini mengarah pada satu kesimpulan: adanya potensi kerugian negara dan masyarakat yang sangat besar.
Hepi dengan lantang meminta Bupati Situbondo untuk bertindak. “Bupati harus tahu bagaimana ‘permainan’ ini berjalan. Kepentingan pribadi dan golongan, seolah lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya. Keberpihakan pada kepentingan pribadi, menurut Hepi, telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Profesionalisme konsultan perencana juga menjadi sorotan. Kegagalan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi, semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan dalam praktik yang merugikan. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan “kemulusan” proyek yang berjalan, meski terdapat indikasi pelanggaran.
Situasi ini semakin memprihatinkan, mengingat infrastruktur yang berkualitas sangat krusial bagi kemajuan daerah. Jika proyek hotmix ini dibangun dengan kualitas yang buruk, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan yang cepat rusak, biaya perawatan yang membengkak, dan potensi kecelakaan lalu lintas adalah beberapa konsekuensi yang harus ditanggung.
Hepi menyayangkan sikap Bupati Situbondo yang terkesan belum mengambil tindakan tegas terhadap persoalan ini. “Kami berharap Bupati segera turun tangan, melakukan investigasi mendalam, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang merugikan ini. Jangan biarkan ‘lingkaran setan’ ini terus berputar dan menguras sumber daya daerah,” pungkasnya.
Kesimpulan:
Kasus proyek hotmix di Situbondo ini adalah alarm bahaya. Jika tidak segera ditangani, praktik-praktik koruptif akan terus merajalela, merugikan negara, dan mengancam pembangunan daerah. Bupati Situbondo harus menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi, dimulai dari penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan “lingkaran setan” ini. Masyarakat Situbondo menanti tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan pembangunan daerah yang bersih dan berkualitas.(tim)