Liputan11SITUBONDO – Proyek pemeliharaan berkala Jalan Kilensari – Kendit di Kabupaten Situbondo, yang seharusnya menjadi bukti nyata pembangunan, kini justru menjadi sorotan tajam dan menuai kemarahan warga. Proyek hotmix senilai Rp 372.887.000 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Bidang Bina Marga ini, yang dikerjakan oleh CV. AKKA JAYA dengan volume 350 meter, diduga keras dilaksanakan secara serampangan, bahkan di tengah kondisi lapangan yang sepenuhnya tidak layak.11/12/2025
Yang paling mencengangkan adalah praktik pengerjaan aspal hotmix yang terang-terangan dilakukan saat jalan masih tergenang air. Tindakan ini bukan hanya mengabaikan standar teknis, tetapi juga membuka pintu lebar bagi praktik korupsi dan penyelewengan anggaran. Warga khawatir, dengan cara pengerjaan yang vulgar ini, kualitas dan daya tahan aspal akan tergerus habis, meninggalkan jalan yang rusak sebelum waktunya dan merugikan masyarakat pengguna jalan secara permanen.
Yopi, seorang warga yang geram, tak ragu mempertanyakan langsung keabsahan praktik ini kepada pihak yang mengaku sebagai pengawas dari Dinas PUPP. “Saya tanya, apakah boleh gelar aspal hotmix saat banyak genangan air? Jawaban pengawas dari Dinas PUPP itu malah bilang ‘diperbolehkan’,” ungkap Yopi dengan nada getir. Jawaban yang justru semakin mengonfirmasi kejanggalan ini sungguh tidak bisa diterima dan secara jelas melanggar kaidah teknis pengaspalan.
Para ahli teknik sipil telah berulang kali menegaskan, pengerjaan hotmix di permukaan basah atau tergenang air akan mengakibatkan fenomena stripping, yaitu terlepasnya ikatan antara aspal dan agregat. Konsekuensinya, kekuatan struktur jalan akan berkurang drastis dan umur pemakaiannya akan jauh lebih pendek dari yang seharusnya. Ini berarti, anggaran ratusan juta rupiah yang seharusnya dinikmati masyarakat justru terbuang sia-sia akibat kesengajaan atau kelalaian fatal.
Menyikapi kondisi yang merugikan ini, Yopi mendesak Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera bertindak tegas. Pemeriksaan mendalam dan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek ini mutlak diperlukan. “Kami berterima kasih atas pembangunannya, namun kami menuntut kualitas maksimal, bukan sekadar target. Anggaran ini berasal dari pajak kami yang taat membayar, kami berhak mendapatkan pembangunan yang benar-benar bermanfaat dan tahan lama,” tegas Yopi, menyuarakan aspirasi seluruh warga yang merasa dirampok haknya.
Kritik pedas ini bukan sekadar unek-unek, melainkan alarm keras bagi Dinas PUPP Situbondo. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun dengan uang negara harus menjadi prioritas utama. Pihak PUPP harus segera membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan teknis di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan dana rakyat tidak kembali menjadi korban praktik merugikan.(YP)