Liputan11SITUBONDO, Jawa Timur – Niat mulia Pemerintah Kabupaten Situbondo di bawah kepemimpinan Bupati Rio untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur jalan berkualitas kini ternoda. Proyek peningkatan jalan hotmix Ruas Baderan-Taman Kursi (R.84) di Kecamatan Sumbermalang, senilai Rp370.624.511,88, disorot tajam karena diduga dikerjakan asal Rata , mengancam kualitas dan ketahanan jalan yang seharusnya menopang roda perekonomian daerah.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. JITARA JAYA dengan volume 565 meter ini menjadi sorotan utama. Investigasi lapangan mengungkap indikasi pengerjaan yang jauh dari standar. Sumber yang enggan disebut namanya dari kalangan warga sekitar mengungkapkan, “Pengerjaan proyek tidak menggunakan Asphalt Finisher. Aspal langsung diturunkan dari dump truck dan diratakan secara manual, baru setelah itu dipadatkan.”7/12/2025
Metode pengerjaan manual ini, yang bertentangan dengan standar pengerjaan jalan hotmix, memicu kekhawatiran terkait kualitas dan daya tahan aspal, terutama mengingat lokasi proyek di daerah pegunungan yang rawan terhadap perubahan cuaca dan beban kendaraan.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengamatan Hepi, seorang warga Situbondo yang dikenal kritis terhadap pembangunan daerah. Setelah meninjau lokasi, Hepi menemukan sejumlah kejanggalan serius, termasuk dugaan pengurangan ketebalan aspal yang tidak sesuai standar. Berdasarkan perhitungan awal, potensi kerugian negara akibat kualitas buruk proyek ini diperkirakan mencapai Rp73.248.000.
“Seharusnya untuk di daerah pegunungan, pekerjaan lebih dimaksimalkan karena jalan tersebut akan digunakan dalam jangka waktu yang lama,” ujar Hepi kepada awak media. Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo.
Hepi mendesak Dinas PUPP untuk segera mengambil tindakan tegas. “Jika hal ini terus berlanjut, negara dan masyarakat akan dirugikan. Kami meminta Dinas PUPP segera mengevaluasi hasil kerja CV. JITARA JAYA dan meningkatkan pengawasan secara ketat agar proyek infrastruktur benar-benar sesuai standar kualitas yang ditetapkan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan, khususnya yang menggunakan dana publik, dilaksanakan dengan integritas dan sesuai standar yang berlaku. Peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala sangat krusial untuk mencegah kerugian negara dan memastikan manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Tim
