JOMBANG, Liputan11com – Proyek Tembok Penahan Jalan (TPJ) di Dusun Proko, Desa Brangkal, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, kini menjadi sorotan tajam warga. Alih-alih memberikan perlindungan dan memperkuat akses jalan, bangunan yang baru rampung itu justru memunculkan kekhawatiran karena kondisinya terlihat rapuh dan tidak dikerjakan dengan standar yang semestinya.
Padahal proyek dengan nilai Rp190 juta tersebut dibiayai dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan dilaksanakan selama 30 hari kalender. Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan dilakukan oleh CV. Giri Nusa Bhakti dan diawasi oleh CV. Sinduraya dengan nomor kontrak 100.3.7/SPK-Kons/13/415.18/2025 tertanggal 4 September 2025. Namun, kondisi fisik di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dan pengawasan pelaksanaannya.
Bangunan Baru Jadi, Sudah Retak dan Rapuh
Pantauan tim Liputan11.com pada Senin (10/11/2025) menunjukkan, kondisi TPJ di ruas jalan Brangkal–Turipinggir tampak memprihatinkan. Di beberapa titik terlihat retakan besar pada dinding bagian bawah, bahkan ada bagian pondasi yang menganga dan berlubang, menampakkan adukan semen yang tidak padat dan mudah hancur.
Lebih parah lagi, bagian bawah dinding tidak dilakukan pengurukan tanah, sehingga tampak menggantung di udara. Kondisi ini membuat struktur bangunan rawan ambrol, terutama jika terkena tekanan air hujan. Beberapa titik juga sudah mulai mengalami erosi tanah di bawah pondasi, menandakan lemahnya kualitas pengerjaan.
“Dilihat sekilas saja sudah kelihatan tidak kuat. Masa baru selesai sudah rusak begini?” ucap salah satu warga Dusun Proko yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, masyarakat khawatir TPJ tersebut akan jebol saat musim hujan tiba. “Kalau nanti ambrol, siapa yang tanggung jawab? Ini uang rakyat, seharusnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan,” tegasnya.
Dikerjakan Terburu-Buru, Pengawasan Diduga Lemah
Sejumlah warga juga menyoroti proses pengerjaan proyek yang dinilai tergesa-gesa tanpa kontrol ketat dari pihak dinas. Mereka menduga, proses pengawasan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Seharusnya ada pengawasan dari dinas PUPR. Tapi kalau hasilnya seperti ini, berarti ada yang tidak beres. Jangan sampai proyek pemerintah dikerjakan seperti proyek pribadi,” ujar warga lain dengan nada kecewa.
Warga sebenarnya menaruh harapan besar pada pembangunan TPJ ini karena lokasi tersebut kerap tergenang air dan rawan longsor. Namun kenyataannya, proyek yang diharapkan menjadi solusi malah menimbulkan kekhawatiran baru.
“Kami ingin jalan ini aman dari air dan longsor, tapi kalau lihat hasilnya seperti ini, justru takut. Kalau hujan deras, bisa-bisa jalan ambles,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
PUPR Masih Bungkam
Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, belum memberikan tanggapan terkait dugaan buruknya kualitas proyek tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon, belum ada respons karena yang bersangkutan dikabarkan sedang mengikuti rapat.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Dinas PUPR Jombang untuk memastikan sejauh mana proses pengawasan dan tanggung jawab kontraktor terhadap hasil pekerjaan itu.
Pemerhati Pembangunan Desak Audit Teknis
Pemerhati pembangunan Kabupaten Jombang menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan proyek di lapangan. Menurutnya, proyek yang menggunakan uang rakyat seharusnya dikerjakan secara profesional dan transparan.
“Kalau proyek dengan nilai ratusan juta hasilnya seperti ini, jelas ada yang salah. Pengawasan harus diperkuat, jangan hanya formalitas. Pemerintah wajib turun ke lapangan untuk mengecek ulang mutu material dan hasil pekerjaan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Dinas PUPR melakukan audit teknis secara menyeluruh, memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta memberi sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. “Jangan tunggu roboh dulu baru bertindak. Setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Ancaman Banjir dan Longsor di Depan Mata
Selain persoalan kualitas, warga juga mengkhawatirkan dampak lingkungan dari proyek tersebut. Posisi TPJ berada di area dekat sawah dan pemukiman warga. Jika tembok penahan itu rusak, air bisa meluap ke jalan dan lahan warga, memicu longsor dan genangan air di sekitar lokasi.
“Kalau TPJ itu jebol, sawah kami bisa rusak semua. Tolong dinas turun langsung lihat kondisi di lapangan,” ujar warga dengan nada geram.
Masyarakat Tuntut Tindakan Nyata
Warga berharap agar proyek tersebut segera diaudit secara terbuka. Mereka mendesak agar hasil pekerjaan diperbaiki total bila terbukti tidak sesuai spesifikasi.
“Kami hanya ingin pembangunan yang benar-benar bermanfaat. Jangan setiap tahun ada proyek tapi hasilnya begini terus. Kalau dibiarkan, lama-lama masyarakat bisa hilang kepercayaan pada pemerintah,” ujar tokoh masyarakat menutup pernyataannya.
Cermin Lemahnya Akuntabilitas Publik
Kasus proyek TPJ Brangkal menjadi cerminan bagaimana lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Proyek yang seharusnya melindungi masyarakat justru menimbulkan keresahan.
Jika pemerintah daerah tidak segera melakukan evaluasi dan tindakan tegas, proyek ini bisa menjadi simbol ketidakpercayaan warga terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola pembangunan yang bersumber dari uang rakyat.(lil)
