Liputan11SITUBONDO –
Proyek peningkatan jalan pada ruas Kp. Timur – Kp. Dami, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, senilai Rp 276.048.076,00 menjadi sorotan tajam dan menuai kritik keras dari masyarakat setempat. Proyek yang dikerjakan oleh CV. BALURAN PERMAI di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga Situbondo ini dituding memiliki kualitas yang sangat buruk dan dikerjakan secara asal-asalan.
Kekecewaan warga mencuat tak lama setelah pekerjaan dengan volume 216 meter ini rampung. Hepi, seorang warga asli Situbondo yang mendatangi lokasi untuk memastikan kualitas, mengaku terkejut dan kecewa melihat kondisi proyek.16/11/2025
“Baru saja selesai, sudah banyak yang retak. Bahkan, dasar hotmix sudah kelihatan dan mengelupas,” ujar Hepi di lokasi proyek.
Kondisi ini menjadi bukti nyata dugaan pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Lapisan hotmix yang tipis dan mudah rusak mengindikasikan material dan proses pengerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.
Hepi secara tegas menduga bahwa rendahnya kualitas pekerjaan ini disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Dinas PUPP Bidang Bina Marga. Proyek yang dibiayai oleh APBD ini, yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang, justru berpotensi menimbulkan kerugian negara dan membahayakan pengguna jalan.
Secara spesifik, Hepi memperkirakan kerugian negara sementara akibat kualitas yang bobrok ini mencapai Rp 46.200.000.
Tuntutan Tegas: Audit Menyeluruh dan Ancaman Laporan ke APH
Kualitas pengerjaan yang “bobrok” dan jauh di bawah harapan ini memicu tuntutan serius dari masyarakat. Hepi menuntut Dinas PUPP untuk segera turun ke lokasi guna melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan CV. BALURAN PERMAI.
“Kami meminta Dinas terkait segera turun. Jika perlu, Bupati Situbondo juga harus turun ke lokasi kegiatan agar mengetahui secara langsung bobroknya kualitas pekerjaan dan minimnya kualitas hotmix ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hepi meminta proyek hotmix tersebut diperbaiki atau diulang (gelar ulang). Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, ia menyatakan siap mengambil langkah hukum.
“Jika tidak dilakukan gelar ulang, saya sebagai bagian dari masyarakat Situbondo akan melaporkan kegiatan tersebut kepada Dinas terkait serta kepada APH (Aparat Penegak Hukum),” ancamnya.
Warga berharap proyek yang menggunakan dana publik ini menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar proyek “asal jadi” yang hanya menghabiskan anggaran. Sebagai bukti ketidakpuasan, warga juga telah mendokumentasikan kondisi pekerjaan tersebut dalam bentuk video.(Tim)
